Pelayanan di sektor perÂtanahan belum mengalami perubahan signifikan. Laporan masyarakat yang mengeluhkan layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih tinggi.
"BPN masuk ke dalam kelompok tujuh institusi paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman, meskipun laporan itu sendiri masih harÂus diklarifikasi lebih lanjut," ungkap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Tak hanya laporan masyarakat, Amzulian mengungÂkapkan, belum memuaskannya layanan BPN juga banyak disampaikan notaris. Hanya saja mereka tidak mau menyampaiÂkan protes secara terbuka.
Amzulian mengatakan, KeÂmenterian ATR/BPN pernah menyampaikan belum optiÂmalnya layanan karena kurangÂnya juru ukur. Seharusnya, persoalan tersebut dicarikan solusinya.
"Kita harapkan dalam waktu singkat, harapan (Presiden-red) agar layanan bisa cepat dan bebas pungli bisa menjadi kenyataan," cetusnya.
Seperti diketahui, warga Jakarta Selatan, Jarwo, mengaku menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengurus serÂtifikat tanah. Pengakuan itu terungkap saat melakukan dialog dengan Presiden Jokowi dalam acara pembagian 7.500 sertifikat tanah di Jakarta, Minggu (20/8).
Jokowi mewanti-wanti aparatur Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pelayanan terbaik. "Hati-hati sekarang, saya pantau saya awasi terus. bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, seÂmuanya harus cepat, semuanya harus dilayani," tegasnya.
Sementara itu, Sekjen KeÂmenterian ATR/BPN Nur Marzuki mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan perbaikan layanan. MenurutÂnya, apabila ada masyarakat mengeluhkan pelayanan, beÂlum tentu karena kinerja petuÂgas buruk.
"Kalau ada satu-dua kasus lama, mungkin saja karena ada masalah. Misalnya tanahnya sengketa, kan tidak mungkin dipaksakan dibikin sertifikat," jelasnya.
Marzuki menilai, layanan Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik. Hal tersebut bisa dilihat dari tercapainya target program sertifikasi tanah pada semester I tahun ini. ***
