Banyak Masyarakat Keluhkan Layanan BPN

Pelayanan di sektor per­tanahan belum mengalami perubahan signifikan. Laporan masyarakat yang mengeluhkan layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih tinggi.

"BPN masuk ke dalam kelompok tujuh institusi paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman, meskipun laporan itu sendiri masih har­us diklarifikasi lebih lanjut," ungkap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tak hanya laporan masyarakat, Amzulian mengung­kapkan, belum memuaskannya layanan BPN juga banyak disampaikan notaris. Hanya saja mereka tidak mau menyampai­kan protes secara terbuka.

Amzulian mengatakan, Ke­menterian ATR/BPN pernah menyampaikan belum opti­malnya layanan karena kurang­nya juru ukur. Seharusnya, persoalan tersebut dicarikan solusinya.

"Kita harapkan dalam waktu singkat, harapan (Presiden-red) agar layanan bisa cepat dan bebas pungli bisa menjadi kenyataan," cetusnya.

Seperti diketahui, warga Jakarta Selatan, Jarwo, mengaku menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengurus ser­tifikat tanah. Pengakuan itu terungkap saat melakukan dialog dengan Presiden Jokowi dalam acara pembagian 7.500 sertifikat tanah di Jakarta, Minggu (20/8).

Jokowi mewanti-wanti aparatur Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pelayanan terbaik. "Hati-hati sekarang, saya pantau saya awasi terus. bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, se­muanya harus cepat, semuanya harus dilayani," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Ke­menterian ATR/BPN Nur Marzuki mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan perbaikan layanan. Menurut­nya, apabila ada masyarakat mengeluhkan pelayanan, be­lum tentu karena kinerja petu­gas buruk.

"Kalau ada satu-dua kasus lama, mungkin saja karena ada masalah. Misalnya tanahnya sengketa, kan tidak mungkin dipaksakan dibikin sertifikat," jelasnya.

Marzuki menilai, layanan Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik. Hal tersebut bisa dilihat dari tercapainya target program sertifikasi tanah pada semester I tahun ini. ***