Sri Mulyani Ngaku Sudah Hati-hati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati me­mastikan target pertumbu­han ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen sudah mempertimbangan faktor kehati-hatian.

"Pembahasan dengan dewan sebelumnya disetujui 5,2 persen sampai 5,6 persen, jadi 5,4 persen adalah titik seimbang antara optimisme dan kehati-ha­tian," kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Ani-sapaan akrabnya menerangkan, asumsi per­tumbuhan ekonomi di level 5,4 persen akan ditopang konsumsi rumah tangga yang diprediksi tumbuh 5,1 persen, investasi di level 6,3 persen, dan ekspor 5,1 persen.

"Ini asumsi penting mendasari kita assess­ment, dunia relatif stabil, sehingga kita bisa ekspor. Ekonomi dunia sebelumnya diproyeksi penuh dengan optimisme tetapi akhirnya optimisme itu dikurangi, itulah kenapa kita pakai 5,4 persen," jelasnya.

Anggota Badan Angggaran DPR Heri Gunawan mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar target per­tumbuhan tahun depan.

Pertama, pemerintah masih berharap pada kon­sumsi masyarakat, investasi, dan ekspor impor. Kedua, terkait inflasi 3,5 persen yang berhubungan kuat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Masalahnya, saat ini ada tiga risiko yang masih terus mengancam, yakni daya beli masyarakat akibat masih lesunya ekonomi, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih lemah, dan investasi yang proporsinya masih di bawah 40 persen dari PDB (produk domestik bruto)

"Jika mengaca pada per­tumbuhan ekonomi triwu­lan II-2017 sebesar 5,01 persen dapat dilihat bahwa pertumbuhan itu masih ditopang oleh pengelu­aran pemerintah. Artinya, belanja pemerintah akan sangat menentukan pertum­buhan ekonomi ke depan," ungkapnya.

Dia pesimistis target ta­hun depan akan tercapai jika mau mengandalkan konsumsi rumah tangga dan peningkatan ekspor, sebagai mesin kinerja ekonomi.

Namun demikian, poli­tisi Gerindra tidak mau me­matahkan strategi pemerintah. Oleh karena itu, dia mengimbau agar pemerintah membuat instrumen khusus untuk meningkat­kan daya beli masyarakat.

Selain itu, mencari solusi untuk memecahkan masalah ketimpangan ekonomi yang saat ini su­dah lampu kuning. Sebab indeks gini sudah menca­pai 0,39. Artinya selama ini pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) 1/3- nya dikuasai oleh 1 persen orang saja.

"Ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Pemerintah harus berpihak kepada pemberdayaan," katanya. ***