Komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di desa makin digencarkan dengan percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Dibuktikan dengan terus didorongnya kawasan pedesaan untuk menghasilkan produk-produk unggulan.
"Desa harus berkolaborasi dan membangun konsensus dalam lapangan yang lebih luas. Kawasan pedesaan harus menjadi pangkal dari pendalaman dan pembesaran pembangunan desa," jelas Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) Ahmad Erani Yustika dalam sarasehan kebangsaan bertajuk 'Mengibarkan Bendera Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan' di Jakarta (Senin, 21/8).
Menurutnya, pembangunan tidak hanya dalam capaian ekonomi saja, melainkan harus memperhatikan bidang sosial dan budaya. Kondisi nyata di lapangan juga harus menjadi pertimbangan utama.
"Di balik capaian ekonomi namun menambah luka di bidang sosial dan budaya. Mereka kehilangan kepercayaan, keputusasaan, yang salah bukan pembangunannya. Isi dengan yang menjawab kebutuhan real di lapangan dan dengan pendekatan yang benar," beber Erani.
Pembangunan ekonomi desa juga harus dikembangkan dengan skala ekonomi yang memadai. Menurut Erani, adanya kolaborasi antar desa akan membuat transaksi ekonomi memiliki nilai tambah. Selain itu, posisi tawar desa juga meningkat.
"Penguatan posisi tawar bisa melalui organisasi sosial ekonomi yang kuat seperti koperasi atau BUMDes. Jangan saling mematikan desa lain. Pada level tertentu harus dibukakan kolaborasi di desa," bebernya.
Dia menambahkan, desa punya dua kewenangan pokok yaitu kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Pertama, desa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan terdapat dalam musyawarah desa atau musdes. Kedua, hak asal usul terkait pengetahuan kearifan lokal desa, budaya, adat, dan sosial politik yang menjadi bahan baku menghidupkan komunitas.
Lanjut Erani, terdapat neraca yang menggembirakan bagi pembangunan di desa. Yakni pertama, antusiasme masyarakat atas ruang partisipasi pembangunan melalui musdes. Kedua, adanya tranparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, gotong royong yang mulai hidup kembali, misalnya pengerjaan proyek dengan dana desa harus swakelola. Pola tersebut menjadi instrumen perekat antar warga. Terakhir, inovasi yang juga terjadi di desa.
"Kami terus mendorong berbagai program pemberdayaan dan pembangunan kawasan melalui peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pedesaan. Optimalisasi ke semuanya akan dikembangkan menjadi komoditas unggulan," pungkas Erani.
[wah]
