Berita

Foto/Net

Bisnis

Pengusaha Logistik Tolak Operasional Truk Dibatasi

Rugi Karena Pembangunan Infrastruktur Lelet
SENIN, 21 AGUSTUS 2017 | 09:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana pemerintah untuk membatasi masuknya kendaraan niaga atau truk pada jam-jam tertentu guna mengurai kemacetan mendapat penolakan dari pengusaha. Kebijakan tersebut dinilai justru hanya akan menghambat distribusi logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logis­tik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, pengusaha mendukung keinginan pemerin­tah mengurai kemacetan. "Tapi kalau operasional truk jadi kor­bannya pasti distribusi logistik terhambat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengusulkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) dan kepoli­sian untuk membatasi waktu perjalanan truk. Hal ini dilaku­kan agar kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek bisa terurai.

Menurut Zaldy, saat ini yang perlu dilakukan adalah memper­cepat pembangunan infrastruk­tur. "Pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi potensi-potensi kerugian yang dialami sektor usaha angkutan logistik. Jadi bukan malah menambah kerugian tapi pembangunannya dipercepat," ungkapnya.

Menurut Zaldy, saat ini yang perlu dilakukan adalah memper­cepat pembangunan infrastruk­tur. "Pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi potensi-potensi kerugian yang dialami sektor usaha angkutan logistik. Jadi bukan malah menambah kerugian tapi pembangunannya dipercepat," ungkapnya.

Zaldy mengaku, pengusaha logistik selama ini kehilangan utilisasi akibat kemacetan dan pembangunan infrastruktur di jalan, khususnya di tol. "Tapi demi perbaikan infrastruktur kami rela rugi. Cuma jangan ditambah terus kerugian pengu­saha," tukasnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi Logis­tik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyat­maja Lookman mengatakan, selama ini peran jalan tol Jakarta-Cikampek cukup vital bagi perekonomian dan kegiatan distribusi logistik. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pem­batasan operasional jalan tol bagi angkutan barang berpotensi menghambat distribusi barang pokok.

"Dengan pengalihan rute, supir truk harus bekerja lebih pagi. Efeknya distribusi barang bisa terganggu," ujarnya.

Menurutnya, pembatasan operasional truk di pagi hari juga hanya akan membuat penumpukan arus lalulintas di pintu tol. "Karena yang terjadi nanti adalah penumpukan arus lalulintas di pintu tol. Karena tidak ada kantong parkir truk akan menunggu hingga ruas tol dibuka kembali. Dan be­gitu dibuka maka truk akan berbondong-bondong masuk," katanya.

Ia menambahkan, pengalihan truk ke jalan nasional juga me­nyimpan resiko. "nasional yang berbaur dengan beragam kendaraan lain termasuk sepeda motor akan meningkatkan resiko kecelakaan," katanya.

Ia mengusulkan, alternatif solusi yang belum dicoba yaitu membuka akses antar kawasan industri. Contohnya akses antara kawasan Industri Lippo Cikarang dan MM2100. Sekarang akses ini ditutup sehingga truk harus keluar kawasan dan masuk ke tol untuk berpindah ke kawasan industri lain. "Jika akses itu dibuka, maka truk tidak perlu masuk tol," terangnya.

Kyatmaja menjelaskan, saat ini persaingan industri angkutan barang semakin ketat karena perusahaan-perusahaan menerap­kan sistem produksi just in time. Perusahaan-perusahaan bekerja 24 jam sehari. Sementara pelabu­han belum beroperasi 24 jam.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perhubungan Carmelita Hartoto juga menilai, rencana pembatasan angkutan barang di jalan tol Jakarta-Cikampek berpengaruh terhadap proses distribusi barang. Sebab para pengusaha perlu menghindari pengiriman barang pada jam-jam larangan bila tak ingin terjadi keterlambatan.

Soal tawaran pemerintah me­manfaatkan moda transportasi lain, Carmelita mengatakan, per­lu diperhitungkan oleh pengusaha seberapa kompetitif ila dihitung dengan keterlambatan proses distribusi selama pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol. "Mengingat angkutan darat adalah moda transportasi door to door," jelasnya.

Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menyatakan, pihaknya sepakat dengan pemberlakuan pembatasan waktu operasional truk angkutan logistik untuk mengatasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Diharapkan akan terjadi pengalihan moda angkutan logistik ke kapal laut atau dengan pemanfaatan kereta api/kanal melalui Cikarang Dry­port. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya