PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) tengah melakukan kajian atau feasibility study (fs) untuk membangun jalur rel dari Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung menuju Stasiun Cimekar guna memberikan akses bagi pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Kota Bandung.
Direktur Utama KAI, Edi SukÂmoro mengatakan, tujuan akhir kereta cepat berhenti di TegalÂluar, sementara orang bepergian itu tujuannya ingin ke kota Bandung. Sehingga diperlukan akses, salah satunya dengan meÂnambah jalur rel yang ada.
"Jalur eksisting itu Bandung sampai Cimekar, yang belum ada itu Cimekar-Tegalluar, itu paling hanya 2-3 kilometer. Tapi, total sampai Bandung 22-24 km," ujarnya, di Jakarta.
Karenanya, pihaknya telah mengajukan surat permohonan pembangunan prasarana moda transportasi berbasis rel tersebut ke Gubernur Jawa Barat dan hingga kini masih menunggu balasan dari Pemprov Jabar.
Menurutnya, dalam pengajuan ijin tersebut juga sudah terdapat penlok (penetapan lokasi) daerah-daerah yang akan dibebaskan lahannya untuk pembangunan rel.
Disisi lain, pihaknya memiÂliki dua alternatif pembangunan prasarana moda transportasi lanjutan berbasis rel dari Stasiun Tegalluar, yakni menggunakan kereta api biasa tanpa harus melakukan elektrifikasi pada jalur KA atau dengan mengÂgunakan kereta api ringan (
light rail transit/LRT).
"Kedepannya, arahan bu MenÂteri (Rini Soemarno-red) itu dibangun LRT. Kalau gunakan ini, berarti listrik, langsung ke Bandung. Rencana jalurnya leÂwat PVJ (Paris Van Java), ITB, UNPAD, Dukomsel, Dago lalu balik lagi bandara," jelasnya.
Namun, bila pembangunan hanya menggunakan kereta biasa, ia mengusulkan agar jalur rel tidak perlu dibangun elevated (melayang), cukup dengan penimÂbunan (urugan) saja karena berada di kawasan persawahan. Artinya, biaya atau investasi yang dikeluarÂkan pun nilainya juga tidak besar.
"Ya kalau cuma urugan saja, kita punya duitnya. Paling sekiÂtar Rp 150 miliar per kilometerÂnya. Lebih, diluar tanah. Itu kaÂlau non-LRT ya. Kalau LRT kan harus elektrifikasi," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, hingga kini pembangunan transÂportasi massal seperti LRT dan
Cable Car Bandung belum bisa dimulai karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Sebenarnya sudah 99 persen persyaratan dan kesiapan untuk pembangunan proyek ini. TingÂgal 1 persen yakni perizinan dari pemerintah pusat, jadi belum bisa dilaksanakan," tutur Emil di Kota Bandung, Senin (14/8).
Namun, Pemkot Bandung tetap optimistis proyek pembangunan tetap bisa dilakukan pada Agustus ini. "Mudah-mudahan minggu ini semua dokumen lengkap sehingga, bisa sesuai target. Kita bisa mulai
groundbreaking bulan ini," tandasnya. ***
