Bos First Travel Minta Pemerintah Ganti Rugi Duit Jemaah
Usulan agar pemerintah menanggung ratusan miliar rupiah uang jemaah yang ditilep pemilik biro perjalanan Haji dan Umroh First Travel membuat geram netizen. Bila duit rakyat yang dikelola pemerintah dipakai buat talangin uang jemaah, netizen menyaÂmakan kasus First Travel dengan bencana Lumpur Lapindo.
Melansir dari CNN Indonesia, kabarnya pemilik First Travel akhÂirnya meminta bantuan pemerintah untuk memberi ganti rugi kepada kliennya. Melalui video yang terseÂbar di Youtube, dijelaskan bahwa rekening dan aset yang dimiliki oleh pasutri pemilik First Travel tidak cukup mengganti rugi uang jemaah yang ditilep hingga ratusan miliar rupiah.
Bahkan, bekas kuasa hukum Firts Travel Eggy Sudjana sempat melemÂparkan wacana serupa. "Kami tidak akan bertanggung jawab untuk meÂmenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggung jawab, izinnya sudah dicabut, dia ditahan," kata Eggy di Jakarta, (12/8).
Bahkan, bekas kuasa hukum Firts Travel Eggy Sudjana sempat melemÂparkan wacana serupa. "Kami tidak akan bertanggung jawab untuk meÂmenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggung jawab, izinnya sudah dicabut, dia ditahan," kata Eggy di Jakarta, (12/8).
Eggy menyatakan, dalam kondisi saat ini, pihaknya memastikan tak bisa juga memenuhi janji terhadap para calon jemaah yang mengajukan. Izin operasi yang sudah dicabut jadi alasan lain First Travel. Ia malah meminta pemerintah yang bertangÂgung jawab mengembalikan duit jemaah.
"Karena yang menutup itu pemerÂintah maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah," tutur dia.
Sutradara Joko Anwar melalui akun @jokoanwar ikut menyamÂpaikan protes terhadap kebijakan tersebut. "Anniesa dan Andika bos First Travel minta pemerintah bayar ganti rugi ke calon jemaah. Ndasmu," cuitnya.
Pernyataan Joko Anwar langsung ditimpali oleh pengguna Twitter. "Apakah kalian rela uang pajak yang kalian bayarkan dipakai untuk memÂbayar kerugian konsumen first travÂel?" tanya akun @Suranti_Diah.
"Bencana hedonisme yang timbul akibat dari kemarukan pribadi koq pemerintah diminta bantu. Ini tindak kejahatan, polisi yang harus usut tuntas," timpal akun @badjakarta.
"Mbahmu....kok leh nyimut... duwite mbok nggo foya-foya, peÂmerintah kon nombok. Mending buat bantu orang miskin yang sakit dan nggak bisa makan," kata akun @UmamiUlfah1.
"Di saat kaya menghina presiden Jokowi, di kala nyungsep minta tolong pemerintah. Tolong Pak @ jokowi jangan mau membantu si bandit raja penipu itu," kata akun @putri_teratai76.
"Lah lah laaaahhh....yang malÂing siapa yang suruh ngembaliÂin siapa, dasar...," kata akun @ EViani_20787.
"Besok-besok orang enak aja buat travel umroh terus bawa kabur duit nya terus minta gantinya pemerinÂtah," cuit akun @pingoe12.
"Mungkin mereka pikir kasus mereka sama dengan Lapindo," kata akun @flexslipi.
"Amit-amit dah, mending uangÂnya dipake buat bangun perbatasan & Papua daripada harus relain ke maling seperti first travel #cihh," ujar akun @Umam_Rainbow.
Bukan hanya netizen, Kementerian Agama juga ogah disuruh tanggung jawab mengganti uang jemaah yang diembat pemilik First Travel. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung aparat penÂegak hukum untuk mengusut kasus ini.
"Saya dukung penuh Polri untuk mengusut tuntas kasus First Travel. Pemilik FT harus bertanggung jawab dan tak boleh lepas tangan atau melemparkan tanggung jawabÂnya ke pihak lain," tegas Menag.
"Kasus ini harus segera dibawa ke pengadilan agar hukum bekerja secara adil dalam menyelesaikan masalah ini," tambahnya.
Menurutnya, melalui putusan hukum atas kasus ini, diharapkan keadilan ditegakkan. Dia berharap kasus FT ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para calon jemaah umrah untuk senantiasa cerÂmat, teliti, dan kritis dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel umÂrah. "PPIU agar benar-benar amanah dalam melayani jemaah melakukan perjalanan ibadah ke Baitullah," pesannya.
Kementerian Agama secara resmi telah menjatuhkan sanksi adminisÂtratif pencabutan izin operasional PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.
Langkah Menteri Lukman yang menolak untuk bertanggungjawab didukung netizen. "Setuju pak menteri jangan ada 1 sen pun uang pemerintah dijadikan dana talangan pelaku kriminal semacam itu," kata akun @purwanawan.
"Heh?! Pemerintah suruh bayarin pakai pajak rakyat? Enak bener nanti semua malah jadi ikut-ikut. Hukuman buat mereka itu harus diÂmiskinkan," kata akun @regusaldea. "Lha sing mangan duite sopo kok pemerintah sing kon nggenteni... #sontoloyo," ujar akun @lestaÂgodit.
"Enak bener.. Gak smua aja pelaku penipuan. Perampokan.. Maling.. nyuruh pemerintah ganti rugi?" kata akun @ryo_satrio.
"Gimana sih caranya buka usaha travel? Mau ah... Jadi kepengen... ntar klo ada apa-apanya gampang minta bantuan kan bisa yak, seloow," kata akun @co_valent.
"Aset2nya kan bisa dijual, ngaÂpain malah ke pemerintah," kata akun @iwanuniawan0. ***
