Berita

Pertahanan

KPK Belum Bahas Ajakan Polri Bentuk Tim Gabungan Kasus Novel

MINGGU, 20 AGUSTUS 2017 | 19:58 WIB | LAPORAN:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum membahas ajakan Polri untuk membentuk tim gabungan investigasi penyelesaian kasus Novel Baswedan.

Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat ditemui di acara "Aku KPK" di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8).

"Beliau-beliau (pimpinan polri) itu berharap ada tim KPK yang bergabung di dalam timnya Polda. Ini yang belum dibicarakan secara internal di KPK, bagaimana modelnya," akunya.


Laode menjelaskan, pimpinan KPK masih akan mempelajari bentuk tim gabungan tersebut. Karena menurutnya, kasus Novel masuk dalam pidana umum yang bukan merupakan ranah penyidikan KPK.

"Sebenernya kan yang lebih tahu bagaimana penyidikan tindak pidana hukum itu adalah polisi, KPK nggak punya banyak keahlian. Tetapi kami sedang melihat, mempelajari itu," imbuhnya.

Ia menegaskan, keterlibatan KPK dalam mengungkap penyerang Novel tidak dilatarbelakangi adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut.

"Pak Kapolri bilang bahwa kalau ada KPK rasa percaya publik itu terhadap proses penyidikan akan lebih meningkat. Tapi kami juga bilang, kami nggak punya kemampuan untuk melakukan seperti itu. Oleh karena itu hal ini akan dibicarakan dulu di dalam internal KPK," jelasnya.

Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal, usai menunaikan ibadah salat subuh di masjid dekat rumahnya pada 11 April 2017.

Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, Polri telah merilis sketsa terduga pelaku kasus Novel pada akhir Juli lalu. Polri juga telah memeriksa kesaksian Novel di Singapura pada Senin (14/8) lalu. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya