Jadikan Peringatan Kemerdekaan Sebagai Tonggak Rekonsiliasi

Senator senior AM Fatwa mengingatkan bahwa momentum peringatan kemerdekaan RI-72 dapat menjadi tonggak sejarah rekonsiliatif.

"Mari kita sambut dengan politik kebersamaan semua pihak, dan jangan ada politik belah bambu," katanya menanggapi pertemuan para presiden di Istana Merdeka saat upacara Peringatan HUT RI.

Menurutnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para mantan presiden merupakan peristiwa yang menggembirakan. Pertemuan kiranya dapat mencairkan hubungan yang selama ini terlihat kaku, dingin, dan membeku.

"Harapan kita membawa pengaruh positif ke seluruh tataran masyarakat, khususnya para pemimpin dari pusat hingga daerah," jelas AM Fatwa dalam keterangannya, Minggu (20/8).

Di sisi lain, pemerintah perlu merajut hubungan yang simbiosis mutualistis dengan umat Islam secara umum. Bukan hanya di tingkat elit dengan para ulama tertentu ataupun dengan tokoh Islam.

"Jadi, pemerintah perlu mengubah pendekatan politik represif terhadap umat Islam dengan pendekatan yang lebih adaptif-akomodatif," ujar Fatwa yang juga menjabat ketua Badan Kehormatan DPD RI.

Dia menambahkan, perubahan pendekatan bisa dimulai dari menghentikan semua kasus yang diduga merupakan kriminalisasi kepada para ulama.

"Pada titik ini, diharapkan akan meminimalisasi ketegangan vertikal antara umat Islam dengan pemerintah dan ketegangan horizontal antara anak bangsa. Terlebih dalam menyambut pesta demokrasi 2019," tegas pemilik nama lengkap Andi Mappethang Fatwa tersebut.

Pada 17 Agustus kemarin, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengundang secara khusus para pejabat presiden sebelumnya untuk mengikuti upacara. Yakni Presiden ketiga BJ Habibie, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. [wah]