Ribuan orang dari wilayah Jabodetabek berkumpul di area car free day (CFD) Jakarta, pagi ini (Minggu, 20/8).
Di tangan mereka tampak memegang sertifikat tanah dari program sertifikasi nasional.
Pembagian sertifikat tanah di Car Free Day hari ini merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah Jokowi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia
Di Bali, Presiden secara langsung telah membagikan 5.903 sertifikat, di Kaltara dan Kaltim 1.535 sertifikat, di Riau 6.000 sertifikat, Jawa Tengah 2.500 sertifikat, di Jember 2.850 sertifikat, di Tasikmalaya 2.533 sertifikat.
Target Jokowi hingga akhir 2017 sudah selesai 5 juta sertifikat untuk tanah Rakyat dan 2018 minimal 2 juta sertifikat lagi.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitapulu mengatakan, program sertifikasi nasional ini bukan semata menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Program ini dinilainya juga mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar rakyat.
Ia menyebut setidaknya ada lima alasan program sertifikasi nasional layak dinilai cerdas menjawab permasalahan mendasar rakyat.
Pertama, mensertifikasi tanah rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria.
Kedua, posisi rakyat menjadi sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia-mafia hukum.
Ketiga, program ini upaya pencegahan konkrit dalam melawan mafia tanah yang umumnya dibekingi pemodal besar.
"Di tahun-tahun berikut nya kita berharap kesewenang-wenangan pengusaha hitam yang suka merampas tanah rakyat tak lagi terjadi," ujarnya/
Ke-empat, dengan bersertifikat maka harga tanah rakyat meningkat tiga hingga enam kali lipat. Artinya aset yang dimiliki rakyat bukan saja kuat secara hukum, tapi secara bersamaan juga meningkat drastis.
Kelima, tanah yang bersertifikat jika dibutuhkan bisa dianggunkan di bank menjadi pinjaman modal rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi.
"Apa yang dilakukan oleh Jokowi memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden," tegasnya.
Dari pilihan ini jelas menurut dia, beda pemahanan kewajiban pemimpin versi Tifatul Sembiring dengan Jokowi. Versi PKS atau Tifatul Sembiring, imbuh Adian, ukuran sukses seorang pemimpin mungkin diukur dari pertambahan berat badannya.
"Sementara pemimpin menurut versi Jokowi bukanlah pertambahan berat badan si pemimpin tapi bagaimana si pemimpin mampu membuat rakyat yang dipimpinnya menjadi sehat, kuat dan "gemuk" melalui berbagai program infrastruktur mulai dari ribuan kilometer jalan, puluhan bandara dan pelabuhan, jalan tol dan sebagainya serta beragam paket kebijakan ekonomi, pengelolaan BBM satu harga, pendidikan dan sebagainya termasuk program sertifikasi tanah rakyat," urainya, seakan menyentil doa Tifatul pada sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8) lalu.
[wid]
