Delegasi Republik Indonesia (Delri) mendaftarkan 2.590 nama pulau ke United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11 United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) pada 7-18 Agustus di Markas PBB, New York.
Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, dengan demikian, gasetir pulau yang berisi informasi nama, koordinat dan lokasi yang telah dibakukan di PBB hingga Juli 2017 sebanyak 16.056 pulau. Pemerintah sendiri telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk wilayah kedaulatan NKRI.
"Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi," ujar Havas dalam keterangannya, Minggu (20/8).
Menurutnya, perubahan cuaca dan berbagai anomali alam membuat munculnya sejumlah pulau, serta abrasi mengakibatkan hilangnya pulau. Oleh karena itu verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia. Pendaftaran nama pulau di PBB sebagai suatu kegiatan administratif sangat penting dilakukan Indonesia sebagai negara anggota.
"Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda," kata Havas.
Dia mengingatkan bahwa pendaftaran nama bukan berarti sebuah pengakuan kedaulatan terhadap suatu pulau oleh PBB.
"Posisi PBB khususnya UNGEGN sudah jelas yaitu hanya menetapkan standarisasi penamaan, dan tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apapun tentang status hukum suatu pulau," tegas Havas yang juga pakar hukum laut internasional.
Selain mendaftarkan gasetir yang berisi informasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dan nama pulau, Delri yang dipimpin Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Zaenal Abidin juga menyampaikan laporan lain, berisi informasi antara lain BIG sebagai otoritas penamaan geografis nasional yang baru menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang telah dibubarkan. Juga melaporkan kegiatan pembakuan nama rupabumi di Indonesia, seminar dan bimbingan teknis terkait toponimi serta penelitian dan publikasi terkait toponimi.
Dalam Delri, selain BIG sebagai ketua delegasi, pejabat terkait dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kemendagri, KKP, Akademisi (UI) turut pula berpartisipasi aktif. Mereka juga mempresentasikan 6 paparan teknis, menjadi panelis dalam diskusi panel bertajuk 'Making Geographical Names Data Accessible and Available' dan Vice Chair dalam Technical Committee II terkait Toponymic Data Files and Gazetteers.
[wah]
