Lambannya pembangunan infrastruktur di daerah lantaran pemerintah hanya bergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Disisi lain, menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arief Budimanta, beban APBN tidak melulu dialokasikan pada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan selama 10 hingga 20 tahun.
Hal ini jugalah yang membuat pemerintah memilah-milh proyek infrastruktur dalam acuan prioritas yang selaras dengan pembangunan nasional.
Arief menjelaskan, perlu ada kreatifitas dan inofasi dalam mencari dana tambahan untuk memajukan infrastruktur di daerah.
Dia mencontohkan, pembangunan kota Abuja, Nigeria dilakukan melalui sistem Counter Rate atau sistem barter. Pemerintah Nigeria memberikan minyak kepada pemerintah Jerman dengan pembayaran pemerintah Jerman membangun infrastruktur yang menurut pemerintah Nigeria penting bagi kebutuhan rakyat dan nasional. Salah satunya pembangunan kota Abuja.
"Sebenarnya kebijakan presiden itu sudah
clear ya, Indonesia sentris, membangun Indonesia dari pinggiran di luar Jawa. Nah itukan harus dioperasionalisasikan kedalam kebijakan pembangunan, termasuk di dalam kebijakan fiskal. Jadi perencanaan diorganisasikan dengan perubahan yang fundamental," ujar Arief dalam diskusi bertajuk "Membaca Rancangan Ekonomi Tahun Depan" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).
Lebih lanjut, BUMN juga harus melakukan perubahan yang signifikan dalam mencari modal untuk menjalankan program infranstruktur pemerintah.
Semisal mencari dana melalui obligasi atau melalui mekanisme proses penjaminan, misalnya security. Dengan begitu, BUMN juga tidak berpangkutangan dengan dana APBN yang digelontorkan untuk proyek infrastruktur.
"Pilihan nyari dana melalui obligasi atau melalui meknisme proses penjaminan atau mungkin dicari cara yang lain, misalnya securitysasi, atau misal, memikirkan counter rate, sekarang ini sudah di jajakan dan hal itu biasa dimanapun," ujarnya.
[sam]
