. Peraturan yang dimuat dalam UU 6/2014 tentang Desa ternyata masih menyisakan persoalan.
Relawan Pemberdayaan Perangkat Desa Nusantara, Suryokoco mengatakan bahwa membangun desa sebenarnya bukan hanya terletak pada seberapa besar uang yang dikucurkan melalui dana desa, tapi juga dari bagaimana pengelolaan dan managerialnya.
"UU Desa itu saya merupakan salah satu orang yang menentang. Karena bagaimana membangun desa kalau syarat untuk menjadi kepala desa itu cukup lulusan SMP, tapi syarat menjadi perangkat desa harus lulus SMA. Ini problem. Mestinya direvisi," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Dana Desa untuk Siapa?' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).
Tidak hanya itu, Suryokoco juga mempermasalahkan soal jaminan kesejahteraan dan jabatan dari para perangkat desa. Dimana menurut dia, jaminan kesejahteraan dan jabatan perangkat desa sama sekali tidak ada. Seorang kepala desa bisa kapan saja memecat seorang perangkat desa hanya karena ketidaksukaan.
"Nah kalau bicara itu, darimana orang dipercaya ngelilingin duit besar, tapi dia orang miskin, bisa tahan nggak untuk tidak nyuri. Bagaimana diminta duit besar, sementara jaminan kesejahteraan tidak jelas, jaminan jabatannya nggak jelas dan seterusnya," jelasnya.
Dikatakan Suryokoco, salah satu faktor utama Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014 lalu karena janji kampanye soal dana desa.
"Janjinya Rp 1,4 miliar satu desa, kemudian perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap," ungkapnya.
Namun, lanjut Suryokoco, janji bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi PNS tinggal kenangan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Sebab, perangkat desa yang takut dipecat oleh kepala desa tentu akan melakukan apapun yang diperintahkan kepala desa kepadanya.
Apalagi, kepala desa bisa saja hanya membangun desanya berdasarkan pesanan dari pemerintah daerah. Contoh nyata adalah kasus operasi tangkap tangan terhadap Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Pamekasan, Jawa Timur.
"Kasus Pamekasan misalnya, dari Kabupaten yang drive, kamu gunakan untuk ini, ketika tidak memberikan kepercayaan kepada desa, kemudian ngatur, ya udah pasti permalasahan. Kalau kamu nggak mau, nanti dana APBD untuk yang ini kita nggak cairkan. Itu kan bisa saja," tukas Suryokoco.
[rus]
