KPU Minta Pemerintah Selesaikan UU Pemilu Hari ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meinta pemerintah menyelesaikan undang-undang pemilu hari ini. Hal itu mengingat masa tenggat waktu pemerintah untuk mengesahkan UU, pasca sidang paripuran DPR berakhir hari ini.

"Idealnya undang-undang pemilu yang sedang diundangkan harusnya selesai hari ini. Karena pemerintah punya waktu 30 hari setelah disahkan dalam paripurna DPR untuk proses perundangan," kta Komisioner KPU Viryan Azis saat Dialog Publik di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Jumat (18/8).

Undang-undang pemilu telah disahkan oleh DPR saat sidang paripurna 20 Juli lalu. Selanjutnya pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk memberi nomor pada UU tersebut.

"20 Juli sudah disahkan, idealnya terakhir tanggal 20 Agustus sudah selesai. Sekarang tanggal 18, hari minggu tanggal 20. Maka hari terakhir pemerintah adalah hari ini," ujar Azis.

"Ada hal teknis yang mungkin nanti, apabila tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan karena terkait dengan redaksional perubahan di undang-undang, maka kemudian ini akan tidak berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyampaikan bahwa seluruh menteri terkait telah menandatangi revisi UU tersebut. Tim dari DPR pun sudah melakukan hal serupa yang artinya sudah siap ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Tapi (revisi) itu tidak mempengaruhi, hanya beberapa redaksi saja," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pengembalian UU Pemilu kepada DPR yang sebelumnya dilakukan bertujuan untuk menghindari multitafsir atas UU Pemilu.

Kemendagri sendiri sudah mengajukan mengajukan izin revisi lampiran dalam UU Pemilu. Selain soal lampiran, Kemendagri juga melakukan pengajuan klarifikasi pasal oleh Sekretariat Negara (Setneg).[san]