Berita

Jokowi/net

Bisnis

Jokowi Klaim Angka Kemiskinan Menurun, Gerindra: Angka Kan Bisa Dibuat

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 17:20 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Edhy Prabowo mengkritik keras klaim Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Khususnya, terkait turunnya angka kemiskinan di Indonssia dalam sidang tahunan di DPR, Rabu (16/8) kemarin.

Menurut Edhy, ucapan Jokowi hanya didasari fakta dalam angka. Padahal, kenyataan di lapangan, berbanding terbalik dan masih ada variabel lain yang perlu diperhatikan.

"Kami melihat, angka kan bisa dibuat. Tapi, hakikat yang sesunguhnya lebih banyak mana yang menderita saat ini? Kalau anda lihat di kampung-kampung bayar listrik Rp 50 ribu, sekarang sudah diatas Rp 300 ribu," timpalnya saat ditemui di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).


Edhy tentu tidak percaya dengan klaim tersebut. Apalagi dengan segudang infrastruktur yang sudah dibangun. Seharusnya hal tersebut bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.

"Kenyataannya, apa benar infrastruktur meringankan masyarakat kita? Jembatan yang dibangun saya ada datanya. Ada ratusan yang siap dibangun, baru berapa persen," ungkapnya.

Eddy juga mengkritik infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini, justru tidak tepat sasaran. Bahkan beberapa yang dibangun menghadirkan masalah kemacetan.

"Infrastruktur mana yang sudah dapat menyelesaikan masalah? Toh kemacetan banyak. Kalau mau bangun infrastruktur, dibangun di daerah yang ramai dulu, bahwa pemerataan penting," kritiknya.

Selain itu, Eddy pun mengkritik perihal dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar, namun menguap. Edhy menyebut, rakyat sama sekali tidak merasakan langsung subsidi tersebut.

"Kami yang rasakan apa yang terjadi di lapangan, kita menghormati apa yang dilakukan pemeritah," ujarnya.

Selain itu, Eddy menyoroti perihal utang Indonesia yang justru tinggi di era pemerintahan Jokowi. Momen kemerdekaan, katanya, justru Indonesia dihadiahi Jokowi dengan utang menggunung.

"Utang Rp 1.000 triliun. Kenapa barang itu, mayoritas. Tapi apakah elok menghutang untuk bayar hutang Rp 1.000 triliun, Hari ini ulang tahun, hari ini utang Rp 1.000 triliun," demikian Eddy.[san]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya