Kementerian Pariwisata mendorong sektor pariwisata tumbuh untuk memberikan kontribusi besar bagi pembangunan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pihaknya bertekad menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar. Sekaligus menjadi yang terbaik di wilayah regional dan global.
Sektor keamanan Indonesia sudah dinilai baik tetapi pertumbuhan pariwisatanya masih kalah dengan negara tetangga. Pada 2015, Indonesia dalam menarik jumlah wisatawan mancanegara hanya 10 juta, sementara Singapura 15 juta, Malaysia 25 juta, dan Thailand 30 juta.
"Rahasianya adalah persaingan sekarang itu bukannya yang besar makan yang kecil tapi yang cepat makan yang lambat. Kita harus introspeksi bahwa kita tidak cukup cepat dalam persaingan ini. Oleh karenanya kita bertekad tahun 2019, pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar, sekaligus menjadi yang terbaik di regional maupun yang global. Untuk itu, kecepatan menjadi faktor yang sangat penting untuk memenangkan persaingan saat ini," jelas Arief dalam keterangannya, Kamis (17/8).
Dalam rangka peringatan HUT RI ke-72, dia menginginkan setiap masyarakat membantu mengembangkan segala potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia, terutama di bidang pariwisata. Karena perjuangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
"Sejahterakan bangsamu. Karena itu sangat penting. Anak-anak muda bangkitlah, gunakanlah media digital dan sosial media untuk mempromosikan keindahan bangsamu. Karena peran media sosial itu dewasa ini sangatlah penting. Jadikanlah bangsamu ini bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang," papar Arief.
Kemenpar sendiri tengah fokus pada tiga langkah strategis percepatan pembangunan. Pertama, infrastruktur yang merupakan syarat mutlak untuk kemajuan pariwisata kini dipercepat pembangunan infrastruktur di 10 destinasi prioritas. Selanjutnya akan dikembangkan ke destinasi lain secara bertahap. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia sebagai kunci untuk memenangkan persaingan global.
Ketiga, debirokrasi dan deregulasi. Beberapa langkah deregulasi yang sudah dilakukan yakni membebaskan visa kunjungan serta pencabutan clearance and approval for Indonesian territory bagi industri wisata layar dan moratorium azas cabotage untuk kapal pesiar pada lima pelabuhan besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali Surabaya, Medan dan Makassar. Sedangkan langkah debirokrasi yang sudah dilakukan yaitu implementasi teknologi digital dengan mengembangkan e-government, e-tourism, travel exchange Indonesia (ITX), Indonesia Travel data warehouse, dan beberapa digitalisasi lain.
[wah]
