. Kandidat calon yang diusung Partai Nasdem pada Pilkada Serantak 2018 diyakini ikut berdampak buruk karena ulah Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat.
Demikian disampaikan pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar, Selasa (15/8), seperti dilansir dari RMOLSumut.
Viktor dilaporkan ke polisi atas perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik atau penghinaan, kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pelanggaran dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.
Perkara itu terjadi pada 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Viktor dituding melanggar UU Nomor 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156 serta Pasal 156A UU KUHP.
Victor lewat video yang sudah viral menyebutkan empat partai yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafa dan mengancam keutuhan NKRI.
Shohibul Anshor mengungkapkan Victor juga disebut-sebut melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Ujaran kebencian itu dinilai dapat berpengaruh pada pilkada termasuk di Pilkada Sumut 2018.
"Dimana bagusnya partai itu jika si penista agama aja malah didukung. Dan bagaimana masyarakat suka sama partai itu jika kadernya kerap berbicara kebencian terhadap Islam," kata dia.
Menurut Shohibul Anshor, calon gubernur yang didukung oleh parpol yang kerap diidentikkan dengan hal-hal miring tersebut akan ikut terkena dampak.
"Semangat persatuan umat Islam itu tinggi, dan bakal calon harus bisa merasionalkan bahwa dukungan partai penista agama adalah syarat mutlak agar bisa maju pada kompetisi Pilkada," tegasnya.
Shohibul Anshor menilai, jika hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh bakal calon, maka mudah memprediksi siapa sosok yang akan menjadi gubernur Sumut.
"Buka pendaftaran di KPU saja sudah deras isu mengenai komunis. Apalagi sudah masa kampanye nanti, pasti isu-isu nasional lebih dominan ketimbang isu lokal," tandasnya.
[rus]
