Berita

Politik

Arief Rachman: Santri Jangan Asal Demo Tolak FDS Tapi Tidak Tahu Masalah

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 19:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan Full Day School (FDS) cocok untuk diterapkan di perkotaan. Karena para orang tua di perkotaan seperti di Jakarta bekerja dari pagi hingga sore atau malam.

"Sehingga ini membantu anak-anak berada di tempat yang betul-betuk di-breafing oleh sekolah. Jadi lebih baik anak-anak di bawah bimbingan yang bertanggungjawab maka dibuat FDS," jelas pakar pendirikan Arief Rachman saat dihubungi (Senin, 14/8).

Menurutnya, FDS tepat untuk mengawal masa pertumbuhan anak. Yaitu untuk memastikan adanya pengasuhan yang baik.


"Pendapat saya, bahwa saya berpihak bukan pada FDS atau bukan tetapi saya berpihak kepada pengasuhan anak yang baik dan bertanggungjawab untuk pertumbuhan anak-anak," kata dia.

Namun, dia mengakui, semua pihak harus paham bahwa program ini tidak bisa dipaksakan untuk semua sekolah di Indonesia.

Pesantren yang memang santri berpisah dengan orang tua tidak perlu lagi FDS. "Kalau santri itu kan orang tuanya ada di rumah, ya berkebun atau nelayan. Sehingga tidak perlu full day school," tandasnya.

Karena itu lah, dia mengingatkan pondok pesantren atau para santri harus paham dengan wacana Full Day School (FDS) sebelum menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.

"Kenapa mereka menolak? Mereka harus paham. Jangan asal demo-demo saja tidak tahu masalah," ungkapnya.

Hal ini terkait aksi unjuk rasa para santri yang ramai di media sosial. Dalam aksi penolakan terhadap FDS itu, terlihat para santri berteriak 'bunuh menteri'. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya