RMOL. Di antara persoalan utama yang menghambat daya saing Indonesia di tengah perekonomian dunia adalah korupsi. Korupsi membuat rusak negara dan merugikan masyarakat.
"Dan yang tak kalah penting birokrasi harus efisien," kata Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani, dalam simposium nasional yang diselenggarakan Taruna Merah Putih (TMP) di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta (Senin, 14/8).
Simposium ini terdiri dari tiga panel. Dalam Panel kedua, Rosan bicara tentang Daya Saing Indonesia di Tengah Perekonomian Dunia. Selain Rosan, dalam panel kedua ini hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengusaha nasional Chairul Tanjung dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia. Acara ini dipandu langsung oleh Ketua Umum TMP Maruarar Sirait.
Hal lain yang juga harus diatasi, katanya, adalah infrastruktur. Karena itu, pemerintah harus memperkuat insfrastuktur. Dan karena era ini adalah era digitial maka pemerintah harus memperkuat infrastuktur digital ekomoni.
"Kuncinya juga untuk berdaya saing adalah melek ekonomi," tegas Rosan.
Rosan menekankan bahwa penyebab kurangnya berdaya saing adalah karena ketinggalan infrastruktur. Karena itu ia mendukung pemerintahan Jokowi-JK untuk terus membangun infrastruktur.
Sementara Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa generasi anak muda Indonesia harus paham dengan posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Saat ini angka gini rasio atau kesenjangan adalah 0,5 persen, dengan jumah 1 persen orang yang menguasai sekitar 54 persen sumber daya alam Indonesia.
Ia pun menilai jumlah pengusaha Indonesia masih di bawah 2 persen. Padahal bila negara mau sukses harus mempunyai minimal 2 persen pengusaha. Saat ini, jumlah pengusaha di Singapura mencapai 7 persen, dan Thailand mencapai 5 persen.
Berdasarkan data, sambungnya, saat ini ada sekitar 5 juta mahasiswa Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 83 persen mau menjadi karyawan. Sementara hanya 4 persen yang bercita-cita menjadi pengusaha, sementara sisanya mau jadi politisi.
"Ini di antara persoalan kita. Di India, ijazah sarjana bisa jadi agunan. Di kita gak bisa. Cuma tanda anggota DPR dan sertifikat PNS yang bisa agunan untuk modal. Padahal di India, ijazah bisa jadi agunan hingga mempercepat peningkatan ekonomi," ungkapnya.
Bahlil pun meminta pemerintah lebih berpihak kepada para pengusaha pemula. Selama ini, pengusaha pemula sangat kesulitan dalam mendapatkan modal dari bank karen begitu banyak syarat yang merepotkan
Dalam sambutannya, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat serius dan bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Jokowi konsen membangun Indonesa dari daerah dan dari pinggiran dengan, dengan pembangunan ragam infrastruktur yang bisa meningkatkan lapangan tenega kerja dan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jokowi juga membuat program dan sudah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di era Jokowi juga dana untuk desa disalurkan begitu besar.
Ratusan orang dalam berbagai elemen hadir dalam acara ini yang sangat meriah ini. Di antaranya Ketua Umum GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, IMM, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Pemuda Muhammdiyah, GP Ansor, KNPI dan lain-lain. Acara juga dihadiri sayap organisasi PDI Perjuangan seperti Repdem, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan lain-lain.
Selain itu, hadir juga organisasi sayap dari partai lain seperti Sapma Hanura, Matara PAN, AMPG Gokar dan Garda Nasdem. Hadir juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta dan para Ketua OSIS dari berbagai sekolah.
[ysa]
