Berita

Politik

Santri Demo Teriak 'Bunuh Menteri', Tak Ada Pilihan Karena Ini Menyangkut Urusan Dapur

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 11:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan sistem belajar Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan budaya atau ideologi agama. Ini hanya masalah ekonomi semata.

Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap, menjelaskan bahwa kalau kebijakan FDS tersebut diterapkan, madrasah milik NU akan tutup. Karena kehilangan murid.

"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," tegas Muchtar saat dihubungi (Senin, 14/8).


Demo besar-besaran tersebut juga tak ada kaitan dengan sikap oposisi NU dengan Pemerintahan Jokowi. Karena NU tak punya catatan sejarah berseberangan dengan rezim.

"NU tidak pernah radikal kalau tidak menyangkut ekonomi dan struktur kepemilikan tanah. Kalau masalah kebangsaan, NU bisa kompromi. Soal penistaan agama saja tidak ada masalah (bagi NU)," sambungnya.

Karena itu dia menekankan lagi, demo-demo tersebut karena ketakutan hilangnya sumber pendapatan ekonomi mereka.

Apakah sampai dengan demo meneriakkan bunuh menteri?

"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Makanya dia yakin demonstrasi tersebut akan semakin membesar kalau Jokowi benar-benar tidak menghapuskan sistem FDS. Apalagi kalangan NU sudah mengatakan akan unjuk rasa melebihi aksi 212.

"Lebih banyak dari 212. Tapi akan konsentasi di Jawa Timur. Di sana paling besar," tandasnya.

Dalam amatannya, terutama di media sosial, aksi-aksi NU memang mendapat respons negatif. Artinya, hal ini memang menyangkut kepentingan NU semata. Karena hanya NU yang memiliki madrasah.

"Tapi kalau Anda umat Islam, bantu dong. Jangan sampai NU jadi miskin, terpinggirkan," katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak cukup hanya mengatakan FDS tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Karena kalau hanya menyatakan demikian, sekolah-sekolah negeri pasti ikut FDS sesuai keinginan pemerintah.

"Dia kepala negara, otomatis akan diikuti sekolah negeri. NU itu mengharapkan sekolah negeri. Jadi tidak mungkin sekolah negeri tidak ikuti pemerintah," tegasnya.

Bukankah dalam FDS itu madrasah bisa kerja sama dengan sekolah umum, seperti disampaikan Mendikbud?

"Dia melihat transfer of knowledge murid. Tapi tidak melihat hilangnya murid sekolah umum dari madrasah," paparnya.

Soal alasan FDS akan membentuk karakter, dia juga menepis. Karena itu sama saja menyebut madrasah selama ini gagal dalam membentuk karakter siswa.

"Itu hanya alasan pembenar, tidak objektif, tidak rasional. Seakan-akan mereka tidak terbentuk karakternya lewat madrasah. Tidak mungkin karakter tanpa agama. Belajar agama hanya ada di madrasah. Sekolah umum lebih ke kognitif. Jadi FDS ini keinginan orang-orang sekuler," tandasnya.[zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya