Berita

Politik

Santri Demo Teriak 'Bunuh Menteri', Tak Ada Pilihan Karena Ini Menyangkut Urusan Dapur

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 11:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan sistem belajar Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan budaya atau ideologi agama. Ini hanya masalah ekonomi semata.

Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap, menjelaskan bahwa kalau kebijakan FDS tersebut diterapkan, madrasah milik NU akan tutup. Karena kehilangan murid.

"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," tegas Muchtar saat dihubungi (Senin, 14/8).


Demo besar-besaran tersebut juga tak ada kaitan dengan sikap oposisi NU dengan Pemerintahan Jokowi. Karena NU tak punya catatan sejarah berseberangan dengan rezim.

"NU tidak pernah radikal kalau tidak menyangkut ekonomi dan struktur kepemilikan tanah. Kalau masalah kebangsaan, NU bisa kompromi. Soal penistaan agama saja tidak ada masalah (bagi NU)," sambungnya.

Karena itu dia menekankan lagi, demo-demo tersebut karena ketakutan hilangnya sumber pendapatan ekonomi mereka.

Apakah sampai dengan demo meneriakkan bunuh menteri?

"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Makanya dia yakin demonstrasi tersebut akan semakin membesar kalau Jokowi benar-benar tidak menghapuskan sistem FDS. Apalagi kalangan NU sudah mengatakan akan unjuk rasa melebihi aksi 212.

"Lebih banyak dari 212. Tapi akan konsentasi di Jawa Timur. Di sana paling besar," tandasnya.

Dalam amatannya, terutama di media sosial, aksi-aksi NU memang mendapat respons negatif. Artinya, hal ini memang menyangkut kepentingan NU semata. Karena hanya NU yang memiliki madrasah.

"Tapi kalau Anda umat Islam, bantu dong. Jangan sampai NU jadi miskin, terpinggirkan," katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak cukup hanya mengatakan FDS tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Karena kalau hanya menyatakan demikian, sekolah-sekolah negeri pasti ikut FDS sesuai keinginan pemerintah.

"Dia kepala negara, otomatis akan diikuti sekolah negeri. NU itu mengharapkan sekolah negeri. Jadi tidak mungkin sekolah negeri tidak ikuti pemerintah," tegasnya.

Bukankah dalam FDS itu madrasah bisa kerja sama dengan sekolah umum, seperti disampaikan Mendikbud?

"Dia melihat transfer of knowledge murid. Tapi tidak melihat hilangnya murid sekolah umum dari madrasah," paparnya.

Soal alasan FDS akan membentuk karakter, dia juga menepis. Karena itu sama saja menyebut madrasah selama ini gagal dalam membentuk karakter siswa.

"Itu hanya alasan pembenar, tidak objektif, tidak rasional. Seakan-akan mereka tidak terbentuk karakternya lewat madrasah. Tidak mungkin karakter tanpa agama. Belajar agama hanya ada di madrasah. Sekolah umum lebih ke kognitif. Jadi FDS ini keinginan orang-orang sekuler," tandasnya.[zul]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Kesehatan Jokowi Terus Merosot Akibat Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 11 Februari 2026 | 04:02

Berarti Benar Rakyat Indonesia Mudah Ditipu

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:34

Prabowo-Sjafrie Sjamsoeddin Diterima Partai dan Kelompok Oposisi

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:06

Macet dan Banjir Tak Mungkin Dituntaskan Pramono-Rano Satu Tahun

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:00

Board of Peace Berpotensi Ancam Perlindungan HAM

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:36

Dubes Djauhari Oratmangun Resmikan Gerai ke-30.000 Luckin Coffee

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:19

Efisiensi Energi Jadi Fokus Transformasi Operasi Tambang di PPA

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:14

Jagokan Prabowo di 2029, Saiful Huda: Politisi cuma Sibuk Cari Muka

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:18

LMK Tegas Kawal RDF Plant Rorotan untuk Jakarta Bersih

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:06

Partai-partai Tak Selera Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya