Berita

Politik

Santri Demo Teriak 'Bunuh Menteri', Tak Ada Pilihan Karena Ini Menyangkut Urusan Dapur

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 11:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan sistem belajar Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan budaya atau ideologi agama. Ini hanya masalah ekonomi semata.

Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap, menjelaskan bahwa kalau kebijakan FDS tersebut diterapkan, madrasah milik NU akan tutup. Karena kehilangan murid.

"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," tegas Muchtar saat dihubungi (Senin, 14/8).


Demo besar-besaran tersebut juga tak ada kaitan dengan sikap oposisi NU dengan Pemerintahan Jokowi. Karena NU tak punya catatan sejarah berseberangan dengan rezim.

"NU tidak pernah radikal kalau tidak menyangkut ekonomi dan struktur kepemilikan tanah. Kalau masalah kebangsaan, NU bisa kompromi. Soal penistaan agama saja tidak ada masalah (bagi NU)," sambungnya.

Karena itu dia menekankan lagi, demo-demo tersebut karena ketakutan hilangnya sumber pendapatan ekonomi mereka.

Apakah sampai dengan demo meneriakkan bunuh menteri?

"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Makanya dia yakin demonstrasi tersebut akan semakin membesar kalau Jokowi benar-benar tidak menghapuskan sistem FDS. Apalagi kalangan NU sudah mengatakan akan unjuk rasa melebihi aksi 212.

"Lebih banyak dari 212. Tapi akan konsentasi di Jawa Timur. Di sana paling besar," tandasnya.

Dalam amatannya, terutama di media sosial, aksi-aksi NU memang mendapat respons negatif. Artinya, hal ini memang menyangkut kepentingan NU semata. Karena hanya NU yang memiliki madrasah.

"Tapi kalau Anda umat Islam, bantu dong. Jangan sampai NU jadi miskin, terpinggirkan," katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak cukup hanya mengatakan FDS tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Karena kalau hanya menyatakan demikian, sekolah-sekolah negeri pasti ikut FDS sesuai keinginan pemerintah.

"Dia kepala negara, otomatis akan diikuti sekolah negeri. NU itu mengharapkan sekolah negeri. Jadi tidak mungkin sekolah negeri tidak ikuti pemerintah," tegasnya.

Bukankah dalam FDS itu madrasah bisa kerja sama dengan sekolah umum, seperti disampaikan Mendikbud?

"Dia melihat transfer of knowledge murid. Tapi tidak melihat hilangnya murid sekolah umum dari madrasah," paparnya.

Soal alasan FDS akan membentuk karakter, dia juga menepis. Karena itu sama saja menyebut madrasah selama ini gagal dalam membentuk karakter siswa.

"Itu hanya alasan pembenar, tidak objektif, tidak rasional. Seakan-akan mereka tidak terbentuk karakternya lewat madrasah. Tidak mungkin karakter tanpa agama. Belajar agama hanya ada di madrasah. Sekolah umum lebih ke kognitif. Jadi FDS ini keinginan orang-orang sekuler," tandasnya.[zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya