Informasi tentang adanya dugaan pelibatan kepala sekolah, pejabat Diknas Pemkot Palembang dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent Wali Kota Palembang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pelanggaran.
Terkait itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk turun tangan dan melihat soal kebenaran kabar tersebut. Jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka menurutnya Bawaslu harus tegas.
"Bawaslu Sumsel harus segera bertindak," tegas Jimly, Minggu (13/8).
Terpisah, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku menyayangkan adanya dugaan pelibatan ASN dalam kegiatan timses tersebut. Sebab menurut dia hal itu melanggar UU. ASN, kata dia harusnya bersikap netral dalam ajang pesta rakyat itu. Diapun mendesak Panwaslu setempat untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut.
"Panwas jangan menunggu laporan. Harus proaktif mengecek di lapangan. Jika ada kendala laporkan ke tingkat provinsi atau Bawaslu di Jakarta," desaknya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah mengingatkan para guru dan pejabat dinas pendidikan daerah untuk tidak terlibat dalam tim sukses (timses) pemenangan pemilu. Melalui portal pengaduan JPPI di
www.laporpendidikan.com, JPPI menerima sejumlah kasus-kasus pendidikan mulai dari kasus pungutan liar, bullying, dan kasus politisasi guru jelang pilkada.
Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengungkapkan, JPPI telah menerima pengaduan dari masyarakat Kota Palembang terkait dugaan keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, pengurus PGRI Palembang dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses pemenangan pilkada dan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya dilaporkan kepada kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI.
"Bahwa ada keterlibatan pejabat diknas dan pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenangan pilkada," jelas Nailul.
[ian]
