Berita

Nusantara

Pemprov DKI Dinilai Gagal Berdayakan Ekonomi Penghuni Rusunawa

MINGGU, 13 AGUSTUS 2017 | 20:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemprov DKI dinilai gagal dalam memberdayakan penghuni rusunawa. Setidaknya, hal itu dibuktikan dengan keberadaan 6.515 penghuni yang tidak sanggup membayar uang sewa tempat tinggal milik pemerintah tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengaku pihaknya sangat mendukung dengan program penataan pemukiman yang digulirkan pemprov. Namun politisi PPP ini menyayangkan hal tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi penghuni.

Pasalnya banyak dari penghuni terutama yang merupakan warga relokasi terpaksa harus kehilangan pekerjaannya.


"Mereka tidak bisa bayar karena mereka memang tidak punya uang. Karena mungkin mereka sudah kerja lagi lantaran lokasi rusunawa yang sangat jauh dari tempat tinggalnya semula," kata Riano seperti diberitakan RMOLJakarta, Minggu (13/8).

Karenanya Riano meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) DKI menggalakkan program pemberdayaan bagi warga rusun. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan warga yang kesulitan membayar retribusi rusun.

"Intinya harus digencarkan program pemberdayaan dengan kursus-kursus. Karena selama ini warga rusunawa minim pendapatan. Kebutuhan warga di rusun harus diinventarisir lalu ditindaklanjuti dengan program kerja,” pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya