Pemprov DKI dinilai gagal dalam memberdayakan penghuni rusunawa. Setidaknya, hal itu dibuktikan dengan keberadaan 6.515 penghuni yang tidak sanggup membayar uang sewa tempat tinggal milik pemerintah tersebut.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengaku pihaknya sangat mendukung dengan program penataan pemukiman yang digulirkan pemprov. Namun politisi PPP ini menyayangkan hal tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi penghuni.
Pasalnya banyak dari penghuni terutama yang merupakan warga relokasi terpaksa harus kehilangan pekerjaannya.
"Mereka tidak bisa bayar karena mereka memang tidak punya uang. Karena mungkin mereka sudah kerja lagi lantaran lokasi rusunawa yang sangat jauh dari tempat tinggalnya semula," kata Riano seperti diberitakan
RMOLJakarta, Minggu (13/8).
Karenanya Riano meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) DKI menggalakkan program pemberdayaan bagi warga rusun. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan warga yang kesulitan membayar retribusi rusun.
"Intinya harus digencarkan program pemberdayaan dengan kursus-kursus. Karena selama ini warga rusunawa minim pendapatan. Kebutuhan warga di rusun harus diinventarisir lalu ditindaklanjuti dengan program kerja,†pungkasnya.
[ian]
