Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku adanya pemerintahan kabupaten/kota yang belum maksimal mengawal program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat.
Keberadaan sistem pemuktahiran data kemiskinan yang sudah ada sejak Desember 2016 yakni Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) kurang terespon. Sehingga pembaruan data yang seharusnya bisa dilakukan secara online justru kembali melalui berbagai koordinasi.
"Konfirmasi tersebut penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial lebih mutahir dan lebih tepat sasaran," ujar Khofifah dalam keterangannya, Minggu (13/8).
Dia mengatakan, seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat telah diberikan username beserta password, sehingga sangat mudah mengakses Siskadasatu.
"Kemiskinan kan dinamik, karena itu proaktif pemda sangat dibutuhkan. Apabila ditemukan data kemiskinan tidak valid maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat)," jelas Khofifah.
Dia menambahkan, tahun 2018 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total mencapai 10 juta penerima KPM. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
"Pemerintah daerah mengambil peran strategis dalam memastikan bantuan sosial di wilayahnya agar tepat sasaran. Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan pun dapat lebih maksimal," imbuh Khofifah.
[wah]
