Darmin Nasution Pantas Ditendang Dari Kabinet

. Kabar berhembus reshuffle kabinet akan dilakukan setelah Hari Kemerdekaan 17 Agustus bulan ini. Diantara menteri yang disebut-sebut pantas ditendang adalah Darmin Nasution.

"Sejak didapuk sebagai Menko Perekonomian pada Agustus 2015, kinerja Darmin di bawah banderol. Ekonomi yang telanjur dijanjikan meroket tidak kunjung terwujud. Jadi bisa dipahami kalau nama Darmin termasuk yang paling banyak dinominasikan untuk diganti," kata Direkrut Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) Edy Mulyadi, Sabtu (12/8).

Dikatakan Edy, pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas konektivitas yang diharapkan, meleset. Tahun lalu ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan 5,56 persen pada 2013. Sementara di kurtal II tahun 2017 ini pertumbuhan ekonomi flat di angka 5,1 persen, melambat dibandingkan kuartal II tahun lalu yang sebesar 5,18 persen.

"Ekonomi jalan di tempat, beban rakyat makin berat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5 persen menunjukkan tak adanya terobosan dari Darmin," papar Edy.

Data yang dirilis BPS soal angka kemiskinan adalah bukti lain kegagalan Darmin. Dalam laporannya, BPS menyebut Indeks Kedalaman Kemiskinan naik 1,83 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik 0,48.

"Belasan paket ekonomi yang digelontorkan adem-ayem belaka. Hanya program revaluasi aset yang berhasil mengatrol aset BUMN naik Rp 800 triliun lebih. Pajak yang diterima negara dari program ini sekitar Rp 32 triliun. Tapi untuk soal ini, Rizal Ramli yang saat itu Menko Maritim sebagai sosok penggagasnya. Bukan Darmin," masih kata Edy.

Di dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 7,1 persen. Namun nyatanya kata Edy, dengan kinerja Darmin yang di bawah bandrol pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen.

Edy tidak kaget kinerja buruk Darmin. Target yang dipatok di tangan Darmin kerap meleset. Saat Darmin menjadi Dirjen Pajak (2006-2009), misalnya, penerimaan pajak meleset Rp 41 triliun dari target. Kegagalan serupa kembali Darmin diulangi pada 2007. Saat itu realisasinya hanya Rp 382 triliun, atau kurang Rp 13 triliun dari target.

"Kalau sudah gagal untuk apa dipertahankan. Saatnya Presiden Jokowi memberhentikan Darmin," kata Edy. [rus]