Kemenag Bantah Bekerja Lamban

Kepala Biro Humas Pusat Dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki HS mengaku sejak tahun 2016, pihaknya sudah menindaklanjuti pelaporan calon jemaah umroh yang telah melaporkan kepada mereka.

Langkah pertama kata dia yakni dengan segera melakukan komunikasi. Mereka mengharuskan semua travel penyelenggara umroh untuk laporkan tentang internal regiler pada Menag.

"Tapi masyarakat semakin jelas pada awal 2017, Maret meledak. Baik melalui Kemenag dan YLKI semakin banyak jamaah yang gagal berangkat," imbuhnya dalam diskusi bertajuk "Mimpi dan Realitas Fitra Travel" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Dimana, kata dia, First Travel yang sudah mengiming-imingi, tak kunjung juga memberangkatkan ribuan jemaah yang telah membayar uang belasan juta rupiah.

"Kami lakukan mediasi sampai empat kali. Namun tiga kali terakhir pihak First Travel ga hadir, mediasi ga dimanfaatkan bahkan kirim kuasa hukum, tapi kami tolak kuasa hukumnya karena tidak bawa surat tugas. Kami terus lakukan mediasi dengan jamaah. Baru pada Juli karena ada indikasi pengumpulan dana masyarakat cukup banyak dan menabrak regulasi baru disepakati untuk pimpinan First Travel," jelasnya.

Untuk itu, anak buah Lukman Hakim Saifudin ini membantah anggapan berbagai pihak yang mengatakan bahwa mereka telah bekerja lamban.

"Apalagi ketika bekerja sama dengan OJK dan Satgas investasi. Kami berikan kewajiban pada First Travel untuk refund. Tetap berikan kewajiban terpenuhi karena ada payung hukum refund dan reschudlu. Karena sudah dicabut ijinnya ga mungkin kirimkan (mengirimkan jemaah umroh ke tanah suci)," pungkasnya. [sam]