Tjahjo Kumolo: Beberapa Ormas Di Daerah Diduga Anti-Pancasila, Sekarang Lagi Dikaji Serius

Setelah membubarkan or­ganisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam waktu dekat pemerintah akan membubarkan beberapa organ­isasi kemasyarakatan lainnya yang diduga juga berideologi anti-Pancasila. Namun, organ­isasi kemasyarakatan yang bakal dibubarkan bukan di tingkat nasional, melainkan hanya di tingkat provinsi.

Sebelumnya, pemerintah telah membubarkan HTI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hu­kum organisasi kemasyarakatan HTI. Selain bicara soal pembuba­ran organisasi kemasyarakatan, Mendagri juga menanggapi usulan DPR yang meminta ang­garannya dinaikan dalam pen­gajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berikut penuturan lengkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;

Setelah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, kabarnya pemerintah beren­cana membubarkan beberapa organisasi lainnya?
Iya, ini memang ada beber­apa ormas kecil tapi skupenya provinsi. Dari Kemendagri sudah melakukan penelaahan, sedang kita sharing pada Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan, dan nanti hasilnya kita lapor­kan pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (Tapi) harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar yang membuk­tikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivi­tas-aktivitas yang tidak sesuai Pancasila. Dihadiri berapa orang saksi, enggak bisa katanya. Ada di beberapa provinsi mereka punya kegiatan. Karena (ini juga) level provinsi, ya dikoordinasikan ke daerah dahulu, apa bukti dan data-datanya, klarifikasinya. Jadi tidak bisa serta merta. Harus ada proses yang panjang, kemudian dirapatkan dan dianalisa dulu

Iya, ini memang ada beber­apa ormas kecil tapi skupenya provinsi. Dari Kemendagri sudah melakukan penelaahan, sedang kita sharing pada Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan, dan nanti hasilnya kita lapor­kan pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (Tapi) harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar yang membuk­tikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivi­tas-aktivitas yang tidak sesuai Pancasila. Dihadiri berapa orang saksi, enggak bisa katanya. Ada di beberapa provinsi mereka punya kegiatan. Karena (ini juga) level provinsi, ya dikoordinasikan ke daerah dahulu, apa bukti dan data-datanya, klarifikasinya. Jadi tidak bisa serta merta. Harus ada proses yang panjang, kemudian dirapatkan dan dianalisa dulu

Memang ada berapa organ­isasi kemasyarakatan sih yang bakal dibubarkan?
Saya belum bisa sebutkan.

Ada puluhan jumlahnya?
Enggak, enggak di bawah lima kok. Skalanya kecil saja.

Ormas-ormas itu ada di daerah mana saja?
Ya dia punya gerakan di lebih dari 4-5 provinsi di Pulau Jawa.

Ormas apa saja itu?
Jangan dulu dong, kecil, tidak berskala nasional. Pak Dirjen (Direktur Jenderal) Polhuk (Politik, Hukum, dan Keamanan) sudah laporan ke saya, ini perlu data yang akurat.

Pergerakan ormas ini ba­gaimana?
Nanti nanti. Kalau Anda cer­mat, pernah dilempar kepoli­sian juga kok. Kan harus kita klarifikasi, ada bukti yang kuat, begitu saja. Karena HTI aja kan 10 tahun dicermati, kita cross ke semua.

Prediksi berapa lama lagi akan resmi dibubarkan?
(Saya) Belum (bisa) janji.

Soal lain. Terkait ditetap­kannya Ketua DPRD Malang, Jawa Timur, sebagai tersang­ka?
Saya cukup kaget ya karena rakor (rapat koordinasi) asosiasi Wali Kota se-Indonesia ditem­patkan di Kota Malang, saya hadir, pimpinan KPK hadir, Bapak Presiden hadir. Dipilihnya Malang sebagai tuan rumah rakor itu, karena kota tersebut dianggap memiliki prestasi. Contohnya dari segi e-planning dan budget­ing. Ternyata itu juga tidak menu­tup kemungkinan bahwa yang dikemas bagus ternyata di tahun 2015 juga terjadi indikasi.

Kalau sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting kok masih ada saja celahnya?
Semua masih berputar pada masalah perencanaan anggaran, perencanaan anggaran yang di mark up, dan lain-lain. Semua kan masih ada perjalanan angga­ran, dana hibah bansos, retribusi pajak, kemudian masalah pem­belian barang dan jasa, sampai yang dibongkar KPK adalah jual-beli jabatan. Ternyata dari tahun ke tahun tidak berkurang, tapi meningkat. Itulah yang saya kira KPK menggebrak semua daerah beliau (KPK) masuk.

Terus bagaimana dengan KPK yang melakukan pen­indakan hingga ke daerah?
Setidaknya ini memacu in­spektorat daerah lah, memacu Kejaksaan di daerah, Kepolisian di daerah lebih proaktif. KPK kan arahnya sebagai super­visi harusnya, tapi enggak jalan, maka KPK masuk.

Oh ya soal lainnya. DPR mengajukan penambahan kenaikan anggaran, menurut Anda itu layak enggak sih?
Saya kira DPR mengaju­kan anggaran sudah dipertim­bangkan dari berbagai aspek. Apapun, hak budget itu dibahas bersama pemerintah dan DPR. Pemerintah menghargai usulan dari DPR, DPR juga memahami dan menghargai apa yang diusul­kan untuk menyusun RAPBN 2018 maupun sebelumnya.

Saya kira yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Soal layak atau tidak, saya kira DPR yang lebih tahu.

Tetapi kenaikan anggaran yang diajukannya cukup besar lho sampai Rp 7,25 triliun...
Saya yakin DPR mengaju­kan anggaran tidak main-main. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, perkiraan yang ada. Bagi pemerintah saya yakin sepa­njang itu visible bisa diper­tanggungjawabkan saya kira enggak ada masalah. Tinggal masyarakat menilai saja, saya yakin DPR tidak akan bisa main-main lagi.

Memang tambahan angga­ran itu nantinya akan diguna­kan DPR untuk apa saja sih?
Dia (DPR) mengajukan angga­ran entah itu untuk rehab gedung karena gedung yang ditempati anggota ini dari sisi keamanan yang dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Ini kan ada sedikit gempa akan sangat mengharap­kan. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami.

Terakhir, terkait pilgub, persiapan PDI Perjuangan bagaimana?
Kalau partai jangan tanya saya, tanya partai saja. ***