KH Said Aqil Siradj: Kami Menolak Permen Sekolah 5 Hari, Tidak Ada Kompromi Dan Dialog Lagi

Kiai Said kekeh menolak kebi­jakan sekolah lima hari alias full day school. Alasannya karena akan merusak madrasah dini­yah dan karakter siswa. Saat ini aturan sekolah 5 hari ini masih dibahas di Istana. Salah satu poin penting yang masih dibahas adalah tentang pembentukan karakter anak bangsa.

Jadi, aturan kebijakan yang sudah berlangsung di beberapa sekolah ini hanya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Setelah pembahasannya rampung, Presiden Joko Widodo berencana menguatkan aturannya, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Berikut penuturan Kiai Said;

Pemerintah kan sedang membahas soal Perpres pem­bangunan karakter. Apa NU diundang?
Nggak.

Nggak.

NU sudah tahu isi draf Perpres tersebut?
Baru denger-denger sedikit.

Sudah ada pembicaraan lagi dengan pemerintah?
Itu Maarif (Syafii Mariif be­kas ketua Muhammadiyah-red) dan RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia-red) su­dah ada komunikasi. Tapi saya kalaupun diundang oleh sia­papun untuk membahas sekolah 5 hari, saya nggak akan datang.

Kenapa?
Karena kami dari NU menolak keras, tidak ada kompromi, tidak ada dialog. Kami minta pemer­intah segera mencabut permen sekolah 5 hari, karena akan menggusur madrasah diniyah yang dibangun oleh masyarakat, yang guru-gurunya juga dikasih honor oleh masyarakat swadaya, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada 72 ribu se-Indo­nesia.

Tapi Perpresnya kan sudah mau keluar?
Kami harapkan, Perpres yang akan dikeluarkan, isinya men­cabut kebijakan sekolah 5 hari itu. Karena sangat mengganggu atau merugikan masyarakat.

Merugikan bagaimana?
Yang sudah menjadi kehidu­pan di masyarakat, anak itu pagi sekolah SD, siangnya sekolah madrasah diniyah. Di sana dia diajarkan prinsip teologi dan akhlak. Meskipun kemudian dia di SMP, SMA, dan perguruan tinggi umum, dia sudah punya bekal, sudah punya dasar teologi Islam yang benar, akhlak islam yang benar.

Kalau tidak, maka sangat berbahaya karena kondisi islam yang akan datang kita enggak tahu. Jadi berbahaya kalau tidak ada madrasah diniyah, terutama untuk mengajarkan pendidikan moral, komitmen, nilai-nilai budaya bangsa. Itulah yang kami prihatin kalau seandainya madrasah diniah tergusur oleh sekolah lima hari.

Pemerintah sudah menya­takan akan mengatur supaya pendidikan di madrasah tidak terganggu?
Prakteknya nanti seperti apa? Prakteknya dong, itu kan omon­gannya, cuma aturan tertulis.

Memang prakteknya seperti apa?
Prakteknya ada banyak masalah jika sekolah lima hari ini diterapkan. Misalkan makannya bagaimana? Makannya kan ba­wa dari rumah. Nanti anak orang kaya lauknya daging, sementara anak orang miskin lauknya teri, itu sudah masalah. Kemudian ada di daerah yang jam 4 sudah tidak ada transportasi. Pulangnya bagaimana anak-anak itu? Lalu juga ada masalah anak-anak jadi kecapekan karena pulang kesorean.

Biasanya setelah Maghrib mer­eka bisa kumpul bersama terus mengaji, ini jadi tidur sampai pagi. Kerugian sangat banyak. Oleh karena itu saya mengang­gap sekolah lima hari bukan membentuk karakter, tapi justru akan merusak karakter siswa. Itu menurut saya.

Kalau pemerintah ngeluar­kan perpres, NU gimana?
Saya yakin tidak akan.

Seandainya Perpres tetap keluar, apakah NU akan melakukan aksi penolakan?
Menolak ya, tapi kami enggak ikut-ikut acara yang seperti itu.

Apakah akan berdampak kepada dukungan NU ke Jokowi di 2019?
Di NU enggak ada dukung mendukung, dan ini bukan masalah dukungan politik. Masalahnya kalau madrasah di­gusur akan ada yang hilang dari islam nusantara, yaitu ajaran-ajaran yang selama ini diterima anak oleh guru-guru, cium tan­gan orang tua, cium tangan kyai, berdoa mau makan, tidur, semua diajar di situ. Saya juga belajar di situ.

Penolakan ini apakah ada hubungannya dengan Mendikbud yang berasal dari Muhammadiyah?
Bukan masalah NU dan Muhammadiyah. Sekalipun menterinya dari NU atau kiai, tetap akan saya lawan. Ini bukan masalah NU dengan Muhammadiyah. Pak Muhadjir (Mendikbud-red) saya hormati sebagai menteri dan saya dukung sampai sele­sai, asal tidak bikin goro-goro, tidak bikin macem-macem, atau aneh-aneh.

Tadi anda bilang sekolah 5 hari bisa merusak karakter, sementara tujuan pemerintah adalah mendidik karakter. Ada masukan buat pemerin­tah terkait hal ini?
Lihat saja bagaimana pen­didikan di madrasah diniyah. Pembangunan karkter di pe­santren sudah paling efektif, paling nyata, dan sudah terbukti. Pesantren berhasil membangun karakter bangsa ini karena kyai - kyai NU tidak ada yang men­gajari berkhianat, bohong, atau manipulasi.

Semua kyai pesantren itu pasti mengajari akur, gotong royong, solidaritas, dan toleran. Enggak ada kyai yang ngajarin ngebom, anti Pancasila, narkoba, tawuran enggak ada.

Soal lain. Kemarin PBNU kan sudah me-launching Hari Santri (Hasan). Kenapa Hasan ini harus diperingati pada 22 Oktober?
Hari Santri Nasional (Hasan) jatuh pada 22 Oktober karena pada hari itu, para kiai menge­luarkan Resolusi Jihad melawan penjajah hukumnya fardlu ain. Setiap individu wajib mela­wan penjajah, tidak pandang bulu. Dari situlah kemudian santri-santri Surabaya, Madura, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang siap menghadapi kedatangan pa­sukan NiCAdi bawah komandan Dirjen Malaby. Walaupun kor­bannya puluhan ribu dari pihak Indonesia, Alhamdulillah kita bisa mengalahkan mereka dan mempertahankan Proklamasi 17 Agutus 1945.

Oleh karena itu, Hari Santri ditujukan untuk mengingat­kan kita semua, betapa dulu para ulama para kiai dengan santrinya berjasa besar, andil besar merebut kemerdekaan ini. Kita sekarang tinggal mengisi pembangunan kemerdekaan. Sudah tidak ada lagi peluang sedikitpun untuk mendiskusi­kan dasar negara kita. Pancasila dan UUD 1945 sudah selesai, tidak boleh diperdebatkan lagi. Yang diperdebatkan bagaimana mengelaborasi, memperdalam, memahami ideologi Pancasila. Bukan lagi memperdebatkan Pancasila itu sendiri.

Ideologi Pancasila dan UUD 1945 sepertinya sudah menghujam dalam sekali di diri Anda...
Iya, karena sudah tidak ada ru­ang sekecil apapun untuk mem­perdebatkan dasar negara kita. Itu menurut NU, para kiyai-kiyai sejak 1936, di Banjarmasin. Saat itu diputuskan, Indonesia adalah negara yang damai, mengakui lintas agama, dan lintas suku. Keputusan tersebut diperte­gas, diperkuat pada 1984 di Situbondo yaitu awal mula Gus Dur menjadi Ketum PBNU, bahwa NKRI dan Pancasila su­dah final, sudah tidak ada ruang diperdebatkan.

Apa sih manfaatnya peringatan Hasan?
Hasan merupakan penyega­ran, penyegaran untuk ingatan kita semua supaya tidak lupa sejarah para ulama dan santriz yang telah berkorban. Semenjak wafatnya Pangeran Diponegoro pada 1830 sampai tahun 1900, pemberontakan yang dipimpin okeh kiyai terjadi 120 kali. Mati semua itu kiyai. Jadi semangat sudah tertanam dalam dada para kiyai dan santri. Tidak usah diajari, tidak usah didoktrin. Para kiyai dan santri sudah jadi nasionalis sejati.  ***