Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diimbau tidak membuat polemik dan mencari dukungan terkait Keputusan Pemerintah yang telah membubarkan ormas yang mengusung paham khilafah tersebut lewat Perppu 2/2017.
"Hizbut Tahrir itu partai politik transnasional dan tujuannya adalah ingin mendirikan negara khilafah dengan mengganti pancasila dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Darul Islam, makanya masyarakat harus tahu dan sadar," jelas Ketua DPP Ikatan Pesantren Indonesia, RM. Sumadi di Jakarta, Jumat (11/8).
IPI sepakat bahwa Al-quran dan Hadis adalah pedoman kita (muslim). Namun, kata dia, harus disadari bahwa tidak ada anjuran dari Rosululloh tentang sistem negara harus menggunakan khilafah. Apalagi faham Khilafah yang dianut HTI tidak mungkin diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan pluralis. Sebab, sistem khilafah itu sistem otoriter yang bertentangan dengan musyarawarah mufakat.
"Sudah terbukti sistem otoriter yang dipakai negara timur tengah tidak berdampak kenyamanan bagi masyarakat. Coba lihat apa yang terjadi di timur tengah yang sering berkecamuk. Jadi, khilafah tidak tepat jika diterapkan di Indonesia,†jelas Sumadi.
"Kami mendukung pemerintah untuk menegakan dan membentengi Pancasila dan UUD 45 dari paham-paham yang ingin mengganti falsafah dan tujuan kita dalam berbangsa dan negara karena kalau tidak cepat dilakukan penanganan khawatir terjadi konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat kita,†kata Sumadi yang juga mantan Pengurus Badko HMI Jabodetabek Banten ini.
IPI, kata dia lagi, mengimbau agar masyarakat bersatu dalam berbedaan dengan semangat gotong royong dan saling menjaga toleransi sesama umat agar persatuan dan kesatuan di atas perbedaan tetap terjaga dengan baik.
"Mari sama-sama kita jaga persatuan kita selalu dengan saling menghormati satu sama lain agar persatuan ini tetap terjaga,†tandasnya.
[sam]
