Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kemarin, Pimpinan Pansus KPK meminta pimpinan DPR RI untuk mengizinkan mereka mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemarin pimpinan Pansus minta permohonan surat untuk audit terhadap KPK. Dan kami tindaklanjuti terkait koordinasi dengan lembaga kepolisian, termasuk rencana pemanggilan pejabat KPK," beber Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).
Pemanggilan terhadap KPK melalui pengiriman surat resmi kata Fahri sudah dilakukan. Untuk rapat bersama kedua lembaga itu sendiri kata Fahri akan berlangsung pada awal masa sidang, yakni 16 Agustus 2017 nanti.
Rapat bersama KPK menurut dia sangatlah penting. Hal itu guna mengetahui kebenaran materiil yang sudah ditemukan oleh Pansus KPK. Untuk itu Fahri sangat mengharapkan itikad baik dari KPK untuk hadir.
"Diverifikasi dan ditanyakan pada KPK. seperti pejabat, penyidik dan pegawai KPK yang disebut namanya, yang dianggap tahu, terlibat sendiri dalam apa yang dijelaskan dalam saksi-saksi persidangan Pansus angket," jelasnya.
Fahri menambhakan, Pansus KPK telah menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh komisi anti rasuah itu. Termasuk dugaan penyimpangan laporan keuangan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kan laporan dugaan penyimpangan itu udah ada dan laporan penyimpangan BPK itu setelah verfiikasi artinya auditnya ditanya kembali. Ketika audit ditanya tidak dijawab maka ada temuan. Jadi BPK tidakk serta-merta membuat temuan kecuali ketika setelah diminta klarifikasi kalau ada temuan ditanya dulu. Kalau mau diperbaiki, laporan keluar setelah diminta ferivikasi dan jawaban lalu jadi temuan," jelasnya.
Lebih lanjut Fahri mengatakan jika memang nanti ada temuan dugaan pelanggaran, maka itu harus ditindaklanjuti. Semua pihak di KPK yang dianggap terlibat bisa dipidanakan.
Pagi tadi, Pansus KPK menerima tim peneliti penyimpangan KPK di posko pengaduan Pansus KPK, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Tim peneliti penyimpangan KPK beranggotakan Soeprijadi, Yacub Chudory, Maria Zuraida dan Chandra Motik dengan ketua Suyono Salamun. Fahri bilang tim itu untuk meneliti penyimpanan KPK secara rasional.
"Ini ada akademisi dan masyarakat karena korupsi merupakan peristiwa rasional bukan fiksi. sehingga perlu diteliti dengan rasional. Tidak boleh imajinatif. Banyak dorongan agar angket lebih terbuka dan membuka," demikian Fahri.
[san]
