Berita

Gedung DPR/Net

Politik

PPP Tolak Pembangunan Apartemen Dan Usulkan Gedung Baru DPR

JUMAT, 11 AGUSTUS 2017 | 13:23 WIB | LAPORAN:

. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju dengan wacana pembangunan apartemen di Taman Ria, Senayan, Jakarta, untuk ditinggali oleh para anggota DPR.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa saat ini, yang diperlukan para anggota DPR justru hanya perbaikan gedung untuk dijadikan kantor. Gedung Nusantara I di Komplek Parlemen yang selama ini digunakan sudah tidak layak pakai lagi.

"Kalau saya pribadi lebih melihat yang diperlukan anggota DPR adalah gedung kantor. Teman-teman media sudah merasakan bahwa gedung sudah tidak layak. Termasuk lift dan lain-lain. Itu saja yang perbaiki. Perlu gedung lagi, supaya beban gedung tidak berlebihan. Bagi PPP, yang perlu diperbaiki, diadakan adalah gedung kantor DPR, itu yang paling prioritas," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).


Jika dibandingkan dengan pembangunan apartemen, anggota Komisi III ini mengaku lebih memilih perbaikan atau pembangunan gedung kantor baru. Sebab menurut dia, ruang yang biasa digunakan oleh anggota DPR saat ini tidak lebih bagus dari kantor polsek.

"Kalau soal apartemen, pandangan kami, kalau mau dibangun bukan prioritas utama. Yang utama adalah gedung. Coba lihat, ruangan anggota DPR itu sama polsek bagusan mana?" imbuhnya.

Kalau bisa, kata dia, harusnya kantor seorang anggota DPR sesuai dengan standar pemerintah.

"BPK punya gedung baru, MA punya gedung baru, MK juga belum lama (punya gedung baru). Ya yang standar-standar saja. Kalau gedung baru memang iya (kita butuh). Ini kita aja wiridan tiap naik lift," kata Arsul.

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengajukan kenaikan anggaran dari Rp 4,2 triliun menjadi sebesar Rp 5,7 triliun pada tahun anggaran 2018. Arsul mengaku belum melihat secara langsung rincian anggaran itu.

"Saya belum lihat rincian. Fraksi PPP lihat dulu apa yang diusulkan BURT apakah itu make sense. Itu kan baru usulan dan belum dikabulkan. Pemerintah tentu ada sudut pandang tertentu," pungkas Arsul. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya