Berita

Deddy Mizwar/Net

Nusantara

Pilkada Jabar Mungkin Panas, Tapi Tidak Separah Jakarta

JUMAT, 11 AGUSTUS 2017 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dinamika politik Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat khususnya pada pelaksanaan Pilkada Jabar disinyalir akan bergejolak cukup panas. Meski demikian kondisi perpolitikan di Jabar tidak akan sepanas Pilkada DKI Jakarta 2017.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengakui dinamika yang akan terjadi. Menurutnya, dinamika politik Pilkada Serentak 2018 di Jabar diprediksi akan berjalan panas.

Dinamika politik pilkada di 16 kabupaten/kota se Jabar dan di Pilkada Jabar sendiri disinyalir cukup bergejolak, sehingga harus mendapat pengawasan dari seluruh unsur agar prosesnya tidak seperti Jakarta.


"Ya mungkin panas, tapi tidak separah Jakarta. Kita nggak mengharapkan itu. Saya beritahukan ke tokoh-tokoh masyarakat, para da'i untuk menjaga kondusifitas menjelang Pilkada 2018," jelas Deddy Mizwar dilansir dari RMOLJabar, Jumat (11/8).

Dikatakan, kondisi di Jabar memang tidak akan terjadi seperti di Jakarta, terlebih di Jabar tidak ada figur atau calon yang akan memicu situasi panas.

"Saya kira tidak akan sama dengan Jakarta, kita tidak kehendaki polarisasi Jakarta terjadi di Jawa Barat," ungkap Deddy Mizwar.

Oleh karena itulah, lanjutnya, untuk meredam gejolak politik tersebut  peran semua pihak dibutuhkan, apalagi luas Jawa Barat dan jumlah pemilihnya yang paling banyak namun rawan dan memerlukan pengawasan ketat.

"Ini provinsi terbesar, kalau Jakarta itu cuma 7 juta pemilih, (Jawa Barat) ini 32 juta pemilih, hampir lima kali lipat, luas wilayah juga besar. Kalau terjadi (polarisasi Jakarta di Jabar) itu memang sangat merepotkan," tukas Deddy Mizwar, yang juga disebut-sebut bakal maju sebagai calon gubernur. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya