Menyusahkan Orangtua, FDS Hanya Cocok Diterapkan Di Perkotaan

Presiden Joko Widodo berjanji segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter untuk menggantikan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kebijakan sekolah lima hari alias full day school (FDS).

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni melihat penolakan FDS bukan karena semata-mata akan menggusur madrasah diniyah yang selama ini identik dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"FDS cocok untuk kelas menengah ke atas yang kedua orang tuanya sibuk kerja. Memasukkan anak ke sekolah FDS hitung-hitung sebagai penitipan anak. Tapi bagi kalangan menengah ke bawah yang orang tuaya punya waktu luang, tentu akan menjadikan keluarga sebagai sarana utama pendidikan anak," kata dia kepada redaksi, Kamis (10/8).

Alasan kedua, FDS bisa menyusahkan orang tua yang kurang mampu karena harus menyiapkan ongkos lebih besar dan bekal makan yang cukup bagi anaknya.

"Tentu dengan lauk yang tidak malu-maluin. Kalau di rumah bisa lauk apa saja. Bagi orang kaya ini tidak masalah karena anaknya dikawal sopir dan pembantu yang siap melayani kebutuhan anak. Anak orang tidak mampu bagaimana? Apakah ongkos 2 ribu cukup untuk seharian?" katanya membandingkan.

FDS, masih kata Sya'roni, pantas untuk ditolak penerapannya karena akan merenggut hak anak untuk bermain padahal masa anak-anak adalah masa terindah untuk bermain. Pendidikan informal di lingkungan sekitar lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan formal yang terlalu kepanjangan.

"Keceriaan dan kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Pemerintah jangan merenggutnya melalui kebijakan FDS. Ingat ya dulu waktu masih anak-anak bisa bermain apa saja, sekarang kasih kesempatan ke anak-anak juga. Memang cuma bapak ibunya doang yang ingin main," katanya. [zul]