Berita

Nusantara

140 Ribu Rumah Tangga Di Banten Belum Nikmati Listrik

KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 | 22:11 WIB

Program listrik perdesaan atau Prolisdes di Provinsi Banten yang dimulai sejak 2003 lalu, masih menyisakan sekitar 140.000 rumah tangga atau keluarga yang belum menikmati aliran listrik yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

"Semuanya yang belum teraliri listrik itu ada sekitar 140 ribuan rumah tangga. Tahun ini kita hanya memprogramkan untuk delapan ribuan rumah tangga, jadi masih butuh waktu beberapa tahun lagi untuk selesai," jelas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Eko Palmadi seperti dikutip Antara, Kamis (10/8).

Dia mengatakan, program listrik perdesaan yang anggarannya bersumber dari APBD Banten dilakukan sejak 2003, sudah melakukan sambungan listrik bagi sekitar 250 ribuan rumah tangga. Namun demikian, program tersebut masih membutuhkan waktu beberapa tahun kedepan mengingat masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.


"Pertumbuhan penduduk ini kan dinamis, jadi bertambah terus. Sehingga masih ada sisa sekitar 140 ribuan," kata Eko.

Melalui program tersebut, Provinsi Banten mampu meningkatkan rasio elektifikasi hingga mencapai 95,20 persen, mampu melebihi rasio elektrifikasi rata-rata nasional yang hanya sekitar 91 persen.

"Kita bisa saja menganggarkan untuk lebih dari delapan ribuan rumah tangga. Hanya saja infrastruktur pendukungnya masih kurang," ujar Eko.

Menurutnya, program listrik pedesaan diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang tercatat di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Prolisdes ini kan bersubsidi, jadi peruntukannya keluarga yang sudah tercatat di TNP2K dan yang menggunakan daya listrik 450 KWH," kata Eko.

Dia menambahkan, dari target pada 2017 sebanyak 8.000 keluaga yang akan menerima program listrik perdesaan dengan rata-rata subsidi untuk masing-masing keluarga sekitar Rp 1,3 juta untuk setiap satuan sambungan, namun setelah diverifikasi jumlahnya berkurang menjadi 7.045 keluarga.

"Setelah verifikasi ada warga yang masang sendiri, ada juga yang KTP-nya dipakai oleh orang lain untuk daftar di PLN. Sehingga kalau KTP-nya sudah dipakai untuk mendaftar ke PLN maka tidak bisa mendaftar lagi," demikian Eko. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya