Sudinaker Tak Berwenang Putuskan Legalitas Mogok Kerja JICT

Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara, Dwi Untoro, menyatakan pihaknya tidak berwenang menentukan legalitas mogok kerja yang dilakukan Serikat Kerja (SP) PT Jakarta Internasional Countener Terminal (JICT).

"Kami sebagai pihak Sudinnaker hanya penengah dari masalah pekerja dan perusahaan,  bukan memutuskan legal dan ilegal. Soal itu wilayah pengadilan," kata Dwi di Jakarta, Rabu (8/8).

Hal itu disampaikan Dwi menanggapi surat peringatan I yang dikeluarkan oleh Direksi JICT kepada 541 pekerja JICT yang mogok kerja pada 3-7 Agustus lalu. SP JICT menganggap surat peringatan ini tidak sah dan sepihak.

Terkait ini Dwi mengatakan Direksi JICT dan Pekerja JICT sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan dengan baik.

"Sudinaker Jakarta Utara akan terus mengawal masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

Vice-president JICT Riza Erivan menyebutkan surat peringatan yang dikeluarkan pihaknya sudah sesuai prosedur yang berlaku, yakni sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Itu bukan intimidasi kepada karyawan melainkan sebagai sarana pembinaan agar pekerja tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan banyak pihak. Apalagi JICT ini kan termasuk obyek vital nasional", terangnya.

Riza mengatakan tidak ada hak-hak normatif pekerja didalam UU Naker 2003 dan PKB yang dilanggar dengan keluarnya Surat Peringatan tersebut.

"Jadi kalau ada pernyataan dan keyakinan bahwa Surat Peringatan itu sepihak, kita selesaikan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Direksi hanya menjalankan hak dan kewajiban sebagai pimpinan perusahaan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Pihaknya kata dia, selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Kami profesional dan pertanggungjawaban kami kepada pemegang saham. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak pekerja," tukasnya.[zul]