Berita

Rhoma Irama/Net

Politik

Merasa Dirugikan, Partai Idaman Ikut Daftarkan Uji Materi UU Pemilu

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 09:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Islam Damai Aman (Idaman) akan ikut mendaftarkan uji materi terhadap UU Pemilu. Sedianya, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama akan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada siang ini, Rabu (9/8) untuk mendaftarkan gugatan tersebut.

Adapun pasal yang hendak diuji Partai Idaman adalah pasal 173 ayat 1, pasal173 ayat (3) dan pasal 222 UU Pemilu 2019. Ketiga pasal ini dinilai menimbulkan kerugian bagi partai.

"Partai Idaman meminta agar frasa "telah ditetapkan" pada pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Idaman juga meminta MK untuk memutuskan bahwa pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Rhoma dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.


Rhoma menilai pasal 173 yang mengatur tentang kepesertaan pemilu bersifat diskriminatif. Ini karena partai yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi.

"UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat universial yakni asas lex non distinglutur nos non distinguere debemus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan," urainya.

Rhoma menjabarkan bahwa verifikasi peserta Pemilu 2014 mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Sementara pada Pemilu 2019 nanti, verifikasi akan bertambah 1 provinsi dan 11 kabupaten kota hasil pemekaran tahun 2015.
Menurutnya hal ini jelas menimbulkan ada perbedaan geopolitis. Sebagai contoh, dengan pemekaran 1 Kabupaten di Sulawesi Barat yakni Mamuju Tengah, PDIP dapat tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dikarenakan PDIP berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan 75 persen Kabupaten/Kota hanya memenuhi syarat di 4 Kabupaten.

"Dengan bertambahnya 1 Kabupaten di Sulawesi Barat, maka syarat minimal 30 persen perempuan pada 75 persen tersebut adalah 5 Kabupaten/Kota. Sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun 2014 yang digunakan, maka PDIP hanya memenuhi persentase 67 persen," terang si Raja Dangdut itu.

Rhoma Irama juga menolak Pasal 222 UU Pemilu 2019, karena syarat itu sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019 karena digelar serentak dengan pileg.

"Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh partai seharusnya dalam posisi yang sama, yakni zero persen kursi atau zero persen suara sah," sambungnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya