RMOL. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Rapat ini digelar untuk membahas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kemiskinan tahun 2017 Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain untuk mengetahui kesiapan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS, kata Puan, Rakor dilakukan untuk melihat apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencapai target sasaran yang telah ditetapkan atau tidak.
"Mengingat indikator pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencapai hingga 40 indikator," jelas Puan Maharani saat membuka rapat koordinasi (rakor) terkait Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kemiskinan di kantor Kemenko PMK (Selasa, 8/8).
Puan menambahkan Susenas dilakukan guna mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, lingkungan serta keamanan, hukum dan politik serta mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran. Tiga pihak yang mengawasi BPS terdiri dari Forum Masyarakat Statistik yang tugasnya mengkritisi dan memberi masukan ke BPS, Lembaga Internasional yang secara rutin bertugas untuk mengecek data BPS akurat atau tidak dan yang terakhir masyarakat yang terdiri dari ekonomi, LSM, dan lainnya.
Ditambahkan oleh Puan bahwa ruang lingkup dan prioritas bidang PMK terbagi atas 3 program diantaranya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, peningkatan kapabilitas manusia Indonesia, dan peningkatan karakter manusia Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah dengan menanggulangi kemiskinan.
"Mengingat luasnya dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan, maka sangat diperlukan sinkronisasi dan sinergi data-data untuk mendukung Susenas sehingga hasilnya akan lebih optimal," ucap Puan.
Hadir dalam rakor ini Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Kepala BPS Suhariyanto serta perwakilan kementerian dan lembaga.
[ysa]
