Berita

Politik

Menko PMK: Perguruan Tinggi Harus Bisa Cari Solusi Pembangunan Manusia

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 20:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB diharapkan dapat menjadi center of excellence yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan siap terjun di masyarakat untuk berperan serta dalam membangun manusia Indonesia yang memiliki kepedulian sosial, berkarakter serta siap menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya.

Demikian salah satu isi pesan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, dalam acara Dies Natalis ke-12 FEMA IPB di Kampus Dramaga Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat (Senin, 7/8). Acara hari ini dhadiri oleh Walikota Bogor, Bima Arya S, Wakil KEIN, Arief Budimanta, Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, Dekan FEMA IPB, Arif Satria, Jajaran Dosen FEMA IPB dan para mahasiswa.

Puan menegaskan perlunya keterlibatan perguruan dalam pembangunan yang saat ini terus gencar dilakukan Pemerintah. Hasil inovasi dan riset mahasiswa pun diyakini dapat jadi solusi tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan khususnya bidang pembangunan manusia. IPB, tambahnya, dapat memberi banyak masukan dalam melakukan kerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko PMK terhadap K/L di bawah koordinasinya semisal untuk persoalan gizi, gaya hidup sehat, pembangunan karakter bangsa, dan sebagainya.


“FEMA IPB ini punya solusi untuk pekerjaan kami di Kemenko PMK, semua produk inovasi dan hasil penelitiannya tentu sangat berguna bagi bangsa,” tuturnya lagi. “Karena walau bagaimana Pemerintah perlu banyak masukan terutama dari perguruan tinggi untuk jawab berbagai persoalan,” kata Puan.

Menko PMK juga menyoroti kecenderungan pembangunan yang tidak terkendali yang saat ini terjadi di dunia. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, era pembangunan saat ini juga cenderung mendorong masyarakat dunia untuk menyepakati agenda global yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks nasional, Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia sejak 2012 hingga tahun 2042 berada dalam periode Bonus Demografi yang memiliki potensi untuk mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Kesempatan emas dari bonus demografi, menurutnya, dapat dioptimalkan dengan empat syarat dan kalangan perguruan tinggi dapat berperan penting untuk mewujudkan keempat syarat itu, antara lain kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, akumulasi tabungan nasional yang meningkat, dan adanya kesetaraan gender dan non-diskriminatif di pasar kerja.

Selain itu, menurut Menko PMK, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan jika dan hanya jika kita memiliki karakter bangsa yang kuat, dilandasi sikap mental positif. Sesuai Inpres No. 12 Tahun 2016, Presiden telah menginstruksikan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Sebagai salah satu nilai dalam Revolusi Mental, Puan tidak akan pernah bosan untuk terus menyuarakan tentang gotong royong. Sebab ia yakin bangsa ini tidak akan besar dan maju tanpa kerja bersama secara gotong royong.

"Jika IPB sudah laksanakan KKN tematik Revolusi Mental, saya harapkan IPB jadi pelopor gerakan ini sekaligus jadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat dan berbuat nyata hingga masyarakat paham dan akhirnya mau berubah serta mengembalikan jatidiri bangsa sesungguhnya," demikian Puan. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya