Berita

Politik

Menko PMK: Perguruan Tinggi Harus Bisa Cari Solusi Pembangunan Manusia

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 20:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB diharapkan dapat menjadi center of excellence yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan siap terjun di masyarakat untuk berperan serta dalam membangun manusia Indonesia yang memiliki kepedulian sosial, berkarakter serta siap menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya.

Demikian salah satu isi pesan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, dalam acara Dies Natalis ke-12 FEMA IPB di Kampus Dramaga Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat (Senin, 7/8). Acara hari ini dhadiri oleh Walikota Bogor, Bima Arya S, Wakil KEIN, Arief Budimanta, Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, Dekan FEMA IPB, Arif Satria, Jajaran Dosen FEMA IPB dan para mahasiswa.

Puan menegaskan perlunya keterlibatan perguruan dalam pembangunan yang saat ini terus gencar dilakukan Pemerintah. Hasil inovasi dan riset mahasiswa pun diyakini dapat jadi solusi tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan khususnya bidang pembangunan manusia. IPB, tambahnya, dapat memberi banyak masukan dalam melakukan kerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko PMK terhadap K/L di bawah koordinasinya semisal untuk persoalan gizi, gaya hidup sehat, pembangunan karakter bangsa, dan sebagainya.


“FEMA IPB ini punya solusi untuk pekerjaan kami di Kemenko PMK, semua produk inovasi dan hasil penelitiannya tentu sangat berguna bagi bangsa,” tuturnya lagi. “Karena walau bagaimana Pemerintah perlu banyak masukan terutama dari perguruan tinggi untuk jawab berbagai persoalan,” kata Puan.

Menko PMK juga menyoroti kecenderungan pembangunan yang tidak terkendali yang saat ini terjadi di dunia. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, era pembangunan saat ini juga cenderung mendorong masyarakat dunia untuk menyepakati agenda global yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks nasional, Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia sejak 2012 hingga tahun 2042 berada dalam periode Bonus Demografi yang memiliki potensi untuk mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Kesempatan emas dari bonus demografi, menurutnya, dapat dioptimalkan dengan empat syarat dan kalangan perguruan tinggi dapat berperan penting untuk mewujudkan keempat syarat itu, antara lain kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, akumulasi tabungan nasional yang meningkat, dan adanya kesetaraan gender dan non-diskriminatif di pasar kerja.

Selain itu, menurut Menko PMK, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan jika dan hanya jika kita memiliki karakter bangsa yang kuat, dilandasi sikap mental positif. Sesuai Inpres No. 12 Tahun 2016, Presiden telah menginstruksikan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Sebagai salah satu nilai dalam Revolusi Mental, Puan tidak akan pernah bosan untuk terus menyuarakan tentang gotong royong. Sebab ia yakin bangsa ini tidak akan besar dan maju tanpa kerja bersama secara gotong royong.

"Jika IPB sudah laksanakan KKN tematik Revolusi Mental, saya harapkan IPB jadi pelopor gerakan ini sekaligus jadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat dan berbuat nyata hingga masyarakat paham dan akhirnya mau berubah serta mengembalikan jatidiri bangsa sesungguhnya," demikian Puan. [ysa]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya