Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi pemerintah secara maksimal selama berada di luar negeri. TKI bukan sebuah komoditas, yang dalam penanganannya harus menguntungkan secara finansial.
Begitu kata Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat menyikapi ucapan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, yang menganggap peralihan asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, lebih menguntungkan dengan alasan uang yang dikelola akan masuk ke kas negara.
"Kebijakan pemerintah terkait TKI ini bukan bicara untung nggak untung. Kalau dibilang 'ini untung materialnya, ini kerugiannya', sama saja negara seperti membisniskan TKI," ujar Amirullah dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).
Amirullah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait TKI, harus berlandaskan semangat menyelesaikan segala persoalan yang dialami tenaga kerja. Baik itu masalah hukum, kesehatan, maupun permasalahan lain yang kerap melanda TKI. Bukan kemudian dilandaskan pada untung rugi yang dialami negara.
"Negara itu bukan lembaga profit yang mencari untung dari rakyatnya. Sudah setengah mati TKI kita pergi ke luar negeri buat bekerja, dicari untung pula, kan miris," kesalnya.
Lebih lanjut, Amirullah menilai bahwa peralihan asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah merugikan TKI. Pasalnya, 13 item permasalahan yang sebelumnya bisa diklaim TKI ke konsorsium swasta, kini hanya enam yang bisa dipenuhi.
Amirullah menjabarkan bahwa peralihan itu membuat TKI tidak bisa lagi mendapat solusi mengenai risiko PHK, TKI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, pemulangan TKI bermasalah, hingga risiko menghadapi masalah hukum.
"Padahal tujuh item yang tak ditanggung merupakan persoalan yang kerap dialami TKI," ucapnya.
Amirullah juga menantang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk buka-bukan masalah peralihan dan perlindungan TKI tersebut. Selain itu, ia mengaku memproses hukum kebijakan ini ke pihak terkait, seperti lembaga yudikatif.
"Bila perlu Menteri (Ketenagakerjaan) debat terbuka dengan saya atau bila perlu diskusi di depan Presiden Jokowi. Biar terang-benderang, sehingga Presiden Jokowi tidak mendapatkan laporan ABS (asal bapak senang) saja," tandasnya.
[ian]
