Berita

Politik

Peralihan Pengelolaan Asuransi Dinilai Rugikan TKI

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 10:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi pemerintah secara maksimal selama berada di luar negeri. TKI bukan sebuah komoditas, yang dalam penanganannya harus menguntungkan secara finansial.

Begitu kata Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat menyikapi ucapan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, yang menganggap peralihan asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, lebih menguntungkan dengan alasan uang yang dikelola akan masuk ke kas negara.

"Kebijakan pemerintah terkait TKI ini bukan bicara untung nggak untung. Kalau dibilang 'ini untung materialnya, ini kerugiannya', sama saja negara seperti membisniskan TKI," ujar Amirullah dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).


Amirullah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait TKI, harus berlandaskan semangat menyelesaikan segala persoalan yang dialami tenaga kerja. Baik itu masalah hukum, kesehatan, maupun permasalahan lain yang kerap melanda TKI. Bukan kemudian dilandaskan pada untung rugi yang dialami negara.

"Negara itu bukan lembaga profit yang mencari untung dari rakyatnya. Sudah setengah mati TKI kita pergi ke luar negeri buat bekerja, dicari untung pula, kan miris," kesalnya.

Lebih lanjut, Amirullah menilai bahwa peralihan asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah merugikan TKI. Pasalnya, 13 item permasalahan yang sebelumnya bisa diklaim TKI ke konsorsium swasta, kini hanya enam yang bisa dipenuhi.

Amirullah menjabarkan bahwa peralihan itu membuat TKI tidak bisa lagi mendapat solusi mengenai risiko PHK, TKI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, pemulangan TKI bermasalah, hingga risiko menghadapi masalah hukum.

"Padahal tujuh item yang tak ditanggung merupakan persoalan yang kerap dialami TKI," ucapnya.

Amirullah juga menantang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk buka-bukan masalah peralihan dan perlindungan TKI tersebut. Selain itu, ia mengaku memproses hukum kebijakan ini ke pihak terkait, seperti lembaga yudikatif.

"Bila perlu Menteri (Ketenagakerjaan) debat terbuka dengan saya atau bila perlu diskusi di depan Presiden Jokowi. Biar terang-benderang, sehingga Presiden Jokowi tidak mendapatkan laporan ABS (asal bapak senang) saja," tandasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya