Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Siapa Pemegang Kendali Senjata Ampuh KPK?

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 06:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Hampir seluruh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan oleh keberadaan alat sadap. Namun begitu, perlu dicatat bahwa alat sadap ini merupakan bantuan negara asing dan dikendalikan oleh orang yang tidak bisa dikontrol.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @fahrihamzah, Minggu (6/8)

"Saya mendengar kabar ada "orang asing" yang mondar-mandir melakukan maintenance kepada alat sadap," terangnya.


Ia juga menceritakan pengalaman mantan Ketua KPK Abraham Samad sewaktu menjabat. Saat itu, Samat mengeluh bahwa dia tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Sekalinya dia memberanikan diri untuk masuk, ternyata ia ikut disadap oleh alat itu.

"Jadi siapakah pemegang kendali senjata ampuh milik KPK yang tidak bisa disentuh hukum tersebut? Padahal, seluruh operasi KPK sangat ditentukan oleh alat sadap. Nyaris tanpa alat sadap KPK tidak ada hasil apa-apa," tanya Fahri.

Fahri menyebut bahwa keberadaan alat itu sangat vital bagi KPK. Alat sadap seperti jantung bagi komisi anti rasuah itu dan tanpa alat sadap KPK seakan mati.

"Seluruh kasus-kasus yang ada kalau tidak ada alat sadap dan OTT hasil penyadapan takkan ada arti khusus KPK," pungkasnya. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya