Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyayangkan adanya indikasi keterlibatan unsur pemerintah daerah (pemda) dalam dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kalau korupsi ya harus ditindak tegas agar ada efek jera bagi yang lainnya," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (6/7).
Eko menuturkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara sebab dengan korupsi negara menjadi rusak dan masyarakat yang akan menjadi korbannya.
"Makanya, korupsi harus kita perangi secara bersama-sama," paparnya.
Dengan demikian, Eko meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa, laporannya bisa kepada Satgas Dana Desa maupun menghubungi call center Kementerian Desa di nomor 1500040. Pemerintah pasti akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut.
"Masyarakat jangan takut melaporkan sebab pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari semua unsur masyarakat," jelas Eko.
Penyelewengan dana desa di Pamekasan bisa terungkap berawal dari masyarakat dan laporan pendamping desa ke penegak hukum terhadap adanya indikasi penyelewengan.
"Saya mengapresiasi KPK dan penegak hukum lainnya yang menangani kasus ini dengan cepat sehingga tidak terjadi pembiaran sehingga bisa dapat menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa," beber Eko.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main dalam pengelolaan dana desa. Karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat.
Selain oleh aparat penegak hukum dan KPK pemerintah juga mempunyai banyak satgas untuk pengawasan dana desa. Di samping juga melibatkan LSM, masyarakat dan media.
"Saya minta jangan main-main lagi dalam pengelolaan dana desa setiap penyelewengan dana desa sekarang pasti akan dapat kami ketahui secara mudah," tegas Eko.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam surat imbauan terkait pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa nomor B.7508/01-16/08/2016 mengatakan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu KPK memandang penting pengelolaanya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkenan dengan hal tersebut, KPK meminta seluruh apartur pemerintah desa mematuhi seluruh peraturan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengunaan dana desa.
Kedua, KPK meminta aparatur desa memahami dengan baik dan mengunakan aplikasi keuangan desa (siskudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) bekerja sama dengan Kemendagri untuk pengelolan keuangan desa.
Ketiga, meminta desa membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengintruksikan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa termasuk dana desa.
Keempat KPK bersama dengan Kementerian Desa PDT dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap pelaksanan penggunaan keuangan desa, khususnya dana desa.
Kelima, KPK mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap terkait penggunaan keuangan desa khususnya dana desa kepada Satgas Desa dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan menghubungi layanan telepon 1500040, SMS ke nomor 081288990040/087788990040 dan website
satgas.kemendesa.go.idKeenam KPK meminta memperbanyak surat imbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis, misalnya di kantor desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.
Surat yang ditandatangani oleh Agus Rahardjo tersebut dimaksudkan untuk menjadi perhatian bagi unsur yang berkepentingan dengan dana desa termasuk kepala desa bisa menjalankan amanah pengelolaan keuangan termasuk dana desa secara baik dan benar.
[ian]
