Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Kata Fahri, Pegiat Anti Korupsi Gunakan Kasus Novel Sebagai Tameng

MINGGU, 06 AGUSTUS 2017 | 17:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Selain pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpolitik dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keberadaan Pansus KPK, drama pengawasan KPK juga turut diwarnai dengan kehadiran penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai ikon perlawanan.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya bertanda pagar #bedahKPK di akun Twitter @fahrihamzah, Minggu (6/8).

"Dalam keadaan diperiksa oleh DPR (melalui Pansus KPK), para aktivis anti korupsi akan menggunakan Novel Baswedan sebagai tameng hidup. Mulailah personalisasi bahwa Novel Baswedan adalah KPK dan KPK adalah anti korupsi dan Anti korupsi adalah Novel Baswedan," urainya.


Menurut Fahri, personalisasi itu juga yang menjadi ide di balik usulan pembentukan Tim Pencari Fakta. Hal itu merupakan cara lama yang digunakan pegiat anti korupsi untuk bertahan.

Lebih lanjut, Fahri juga menilai ada keistimewaan bagi para pegawai dan komisioner KPK saat tertimpa sebuah kasus. Bahkan dalam kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, sejumlah pegiat antikorupsi menghitung hari demi hari penyelesaian kasus tersebut.

"Setiap hari akan dihitung, penanganan perkara Novel Baswedan akan menjadi berita harian untuk menjaga nyala api pergerakan. Itulah salah satu blessing in disguise bagi KPK dan kelompok pergerakan ini untuk berjuang sampai akhir," urainya.

"Sekali lagi banyak yang gugur membela negara dan rakyatnya, nyaris tak terdengar sebagai pahlawan tanpa nama. Tiba-tiba gara-gara seorang Novel Baswedan ribut seluruh dunia gara-gara kena air keras yang alhamudlillah tak sempat hilangkan nyawa," sesal Fahri.

Menurutnya, KPK tidak adil kepada pejabat negara lain karena mengeksploitasi isu Novel sebagai isu bangsa Indonesia.

"Tapi inilah konsistensi perjuangan KPK membuat hanya KPK, pegawai dan pendukungnya yang relevan. Banyak pejabat negara dan PNS serta ASN merasa seperti kurang berharga, tetapi hanya KPK yang terpuja. [ian]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya