Langkah Serikat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keberadaan Pansus KPK dinilai sebagai sesuatu yang aneh. Aneh karena lembaga penegak hukum ternyata memiliki serikat pegawai yang dalam kenyataannya bisa berpolitik.
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya bertanda pagar #bedahKPK di akun Twitter @fahrihamzah, Minggu (6/8).
"Mereka ini dipimpin oleh pemimpin dari kalangan yang disebut 'penyidik senior' yaitu Novel Baswedan. Itulah yang menyebabkan Novel disebutkan oleh kalangan internal KPK sebagai 'komisioner keenam' karena faktanya lebih kuat," urainya.
Atas dukungan pegawai KPK, lanjut Fahri, Novel dapat menolak hukuman pimpinan bahkan menggerakkan serikatnya untuk melawan. Tak ayal, publik sering menyaksikan aksi unjuk rasa yang digalang oleh para pegawai KPK.
Selain berdemonstrasi dan mengatur KPK dari dalam, mereka sekarang menggugat ke MK karena merasa dirugikan DPR atas keberadaan Pansus KPK. Atas alasan itu, Fahri mengajak publik untuk menalar kerugian yang diterima pegawai KPK hingga kemudian memutuskan untuk mengajukan Judicial Review.
"Coba kita nalar, 'kenapa fungsi pengawasan DPR yang ada dalam konstitusi dianggap merugikan pegawai KPK?" Kemana jalan pikiran mereka berkelana ketika mereka merasa terganggu dengan pengawasan? Kenapa pengawasan DPR dianggap merugikan pribadi "Serikat pegawai KPK?" Bukankah JR itu domain pribadi?," tanyanya.
Dijelaskan Fahri bahwa sebagai lembaga, pengawasan DPR tidak ada batasnya. Sebab DPR adalah lembaga pengawas tertinggi.
"Masa kalau Presiden yang dipilih rakyat seluruh negeri boleh diangket, terus KPK tidak boleh disentuh?" tanyanya lagi.
Menurut Fahri, saat ini KPK dan Serikat Pegawai KPK telah berhasil mengembangkan interpretasi lain, yaitu KPK berada di atas yang lain.
"Ini karena mereka telah menangkap hakim (yudikatif), anggota DPR (legislatif) dan banyak pejabat eksekutif, maka KPK di atas mereka," sambungnya.
Karena posisi moral yang tinggi tersebut, pegawai KPK berani melawan. Dengan berkoordinasi dengan LSM dan media tertentu, mereka sering melakukan serangan kepada reputasi lembaga negara lain.
"Berpolitik tidak pernah berhenti sebab mereka menganggap ini adalah perjuangan dan eksistensi," pungkasnya.
[ian]
