Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri: Coba Dinalar, Kenapa Pengawasan DPR Rugikan Pegawai KPK?

MINGGU, 06 AGUSTUS 2017 | 16:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Serikat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keberadaan Pansus KPK dinilai sebagai sesuatu yang aneh. Aneh karena lembaga penegak hukum ternyata memiliki serikat pegawai yang dalam kenyataannya bisa berpolitik.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya bertanda pagar #bedahKPK di akun Twitter @fahrihamzah, Minggu (6/8).

"Mereka ini dipimpin oleh pemimpin dari kalangan yang disebut 'penyidik senior' yaitu Novel Baswedan. Itulah yang menyebabkan Novel disebutkan oleh kalangan internal KPK sebagai 'komisioner keenam' karena faktanya lebih kuat," urainya.


Atas dukungan pegawai KPK, lanjut Fahri, Novel dapat menolak hukuman pimpinan bahkan menggerakkan serikatnya untuk melawan. Tak ayal, publik sering menyaksikan aksi unjuk rasa yang digalang oleh para pegawai KPK.

Selain berdemonstrasi dan mengatur KPK dari dalam, mereka sekarang menggugat ke MK karena merasa dirugikan DPR atas keberadaan Pansus KPK. Atas alasan itu, Fahri mengajak publik untuk menalar kerugian yang diterima pegawai KPK hingga kemudian memutuskan untuk mengajukan Judicial Review.

"Coba kita nalar, 'kenapa fungsi pengawasan DPR yang ada dalam konstitusi dianggap merugikan pegawai KPK?" Kemana jalan pikiran mereka berkelana ketika mereka merasa terganggu dengan pengawasan? Kenapa pengawasan DPR dianggap merugikan pribadi "Serikat pegawai KPK?" Bukankah JR itu domain pribadi?," tanyanya.

Dijelaskan Fahri bahwa sebagai lembaga, pengawasan DPR tidak ada batasnya. Sebab DPR adalah lembaga pengawas tertinggi.

"Masa kalau Presiden yang dipilih rakyat seluruh negeri boleh diangket, terus KPK tidak boleh disentuh?" tanyanya lagi.

Menurut Fahri, saat ini KPK dan Serikat Pegawai KPK telah berhasil mengembangkan interpretasi lain, yaitu KPK berada di atas yang lain.

"Ini karena mereka telah menangkap hakim (yudikatif), anggota DPR (legislatif) dan banyak pejabat eksekutif, maka KPK di atas mereka," sambungnya.

Karena posisi moral yang tinggi tersebut, pegawai KPK berani melawan. Dengan berkoordinasi dengan LSM dan media tertentu, mereka sering melakukan serangan kepada reputasi lembaga negara lain.

"Berpolitik tidak pernah berhenti sebab mereka menganggap ini adalah perjuangan dan eksistensi," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya