Berita

Victor Bungtilu Laiskodat/Net

Politik

Komnas HAM:Ada Baiknya Pimpinan Partai Nasdem Tegur Keras Victor

MINGGU, 06 AGUSTUS 2017 | 06:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pidato internal Ketua Fraksi Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus lalu, telah mengingkari Indonesia sebagai bangsa multikultur.

"Ia mengingkari sejarah bangsanya sendiri. Sebagai wakil rakyat dan sebagai pejabat publik, ia gagal paham tentang hal paling elementer dari kewajiban konstitusionalnya sebagai pejabat publik," tegas komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution dalam siaran persnya.

Victor sebagai anggota DPR sejatinya menjadi duta 4 Pilar MPR, bukan malah sebaliknya. Pidato Victor itu, menurut Maneger, nyata-nyata mengingkari kebhinekatunggalikaan Indonesia.


"Sangat disayangkan," ujar Maneger.

Atas tindakan provokatifnya itu, ia mendorong Victor segera meminta maaf kepada publik secara ksatria, lantaran telah melukai nurani kemanusiaan, tidak hanya hati umat Islam, dengan kalimat provokatif yang dilontarkannya dan mencederai keguyuban sosial bangsa.

"Ada baiknya pimpinan partai terkait menegur secara keras dan mengevaluasi kinerja yang bersangkutan. Dan, MKD DPR sejatinya memproses dan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan," pintanya.

Namun, lanjut Maneger, jika ada warga negara atau kelompok masyarakat yang menempuh upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan, maka sepatutnya dihargai.

"Itu adalah cara paling bermartabat dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum," terangnya.

Komnas HAM pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, utamakan akal sehat, dan saling memuliakan satu sama lain.

"Sekira ada persoalan, kedepankan dialog dan musyawarah," pungkasnya.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya