Berita

Foto: Istimewa

Politik

Kritik Simpang Semanggi, FAKTA: Habiburokhman Bisa Baca Tulis Enggak?

SABTU, 05 AGUSTUS 2017 | 22:05 WIB | LAPORAN:

Vice Presiden Forum Pengacara Kesatuan kesatuan Tanah Air (FAKTA) Mukhlis Ramlan mengkritisi pernyataan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman yang menilai Jalan Simpang Semanggi sebagai proyek pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta yang katrok dan lebay.

Menurut Mukhlis, pernyataan Habiburokhman terkait proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu tersebut menunjukkan dirinya sedang derita sakit.

"Ini yang membuat kami bertanya, sakit apa yang diderita Habiburokhman sampai membuat pernyataan memalukan seperti itu," ketus Mukhlis Ramlan di Jakarta, Sabtu (5/8).


Padahal, menurut dia, publik justru menilai Simpang Semanggi merupakan maha karya Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan.

Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan bahwa Simpang Susun Semanggi membuatnya nyasar. Saat itu, Rabu (2/8) Siang, Habiburokhman hendak ke Bundaran HI dari arah Slipi namun dia justru nyasar ke arah Blok M. Menurutnya, simpang susun tersebut katrok dan terlalu sederhana.

"Kalau dia nyasar pertanyaannya sederhana, dia ini bisa baca tulis nggak, terus paham tanda panah di jalan nggak, dan era digital begini pakai google map nggak, karena sebodohnya orang kampung masuk Jakarta kalau dia pakai google map pasti nggak nyasar apalagi ini di tengah Ibu Kota Negara, nggak layak dia bilang sesat lalu serang Pemda DKI," timpal Mukhlis.

Mukhlis kemudian mengingatkan Habiburokhman bahwa banyak masalah bangsa yang perlu dipikirkan bersama solusinya. Untuk itu siapapun perlu memberikan solusi cerdas untuk kebaikan bersama, bukan pernyataan sesat dan cacat logika seperti itu.

Dikatakannya bahwa orang menilai Simpang Susun Semanggi sebagai proyek yang bagus. Mereka bahkan senang.

"Tapi dia (Habiburokhman) malah sesat umbar pernyataan memalukan seperti itu, buatlah karya bagi bangsa serta berhentilah menghina orang lain, karena kita ada di dunia hukum yang punya konsekuensi atas segala pernyataan dan tindakan," sesalnya.

Karenanya, dia menilai Habiburokhman hanya mencari-cari kesalahan pemerintah, utamanya pemerintah DKI.

"Dia hanya berbicara kesalahan Pak Jokowi dan Ahok sejak dulu, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden dan Ahok sebagai Gubernur DKI waktu itu, pasti dia salahkan dan dilawan," beber Mukhlis.

Presiden FAKTA Surpani Sulaiman menegaskan apabila Habiburokhman terus menghina dan menyudutkan pemerintah yang sah maka FAKTA akan menyeret Habiburokhman ke jalur hukum.

"Kami akan persempit ruang gerak tukang fitnah dan tukang hina orang lain di negeri ini," kata Surpani mengingatkan. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya