Berita

Foto/Net

Politik

PILPRES 2019

Cawapres Belum Ditentukan, Partai Hanura Takut Ditolak Jokowi

SABTU, 05 AGUSTUS 2017 | 15:57 WIB | LAPORAN:

. Partai Hanura tampaknya tidak akan membuat rekomendasi resmi soal siapa dan apa kriteria bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019.

Hal itu terpaksa dilakukan karena dikhawatirkan Jokowi menolaknya.

Begitu dikatakan Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas I Partai Hanura 2017, Djafar Badjeber, dalam konferensi pers di sela-sela acara Rapimnas, di Hotel The Stones, Bali, Sabtu (5/8).


Sebelumnya, forum Rapimnas sudah memutuskan mengusung petahana Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) pada pemilu mendatang.
 
Di satu sisi menurut Djafar, apabila pihaknya menetapkan cawapres atau membuat syarat sebagai cawapres di Rapimnas kali ini, belum tentu cocok dengan keinginan Jokowi.

Pihaknya menyadari, Jokowi belum tentu setuju bila pihaknya mengajukan nama bakal cawapres atau bahkan kriterianya. Maka yang terbaik adalah menyerahkan hal itu kepada Jokowi untuk menentukan.

"Ya tak bisa dipaksakan. Maka sebaiknya cawapres diserahkan saja ke Pak Jokowi. Itu paling bijak," ujar Djafar.

Diakuinya, di dalam pembahasan komisi-komisi Rapimnas, para kader sempat menyebut sejumlah nama sebagai bakal cawapres yang cocok untuk Jokowi, termasuk juga alasannya.

"Nama-nama itu, tentu saja nama tokoh populer dan tokoh yang ada saja. Soal mereka dari internal atau eksternal partai, ya pokoknya tokoh nasional," kata Djafar yang tak bersedia menyebut siapa nama-nama tersebut.

"Apakah termasuk yang memberi pengarahan kemarin?" tanya wartawan.

"Ya barangkali," jawab Djafar Badjeber dan tak mau ditanyai lagi mengenai itu.

Selama Rapimnas berlangsung, sejumlah tokoh memang mengisi berbagai sesi. Termasuk Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya