Berita

Libya/Net

Dunia

Rusia Siap Lanjutkan Kontrak Era Gaddafi Di libya

SABTU, 05 AGUSTUS 2017 | 12:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia berencana melanjutkan kontrak dengan Libya yang disekapati di masa kepemimpinan Muammar Gaddafi.

Kontrak yang dimaksud mencakup proyek infrastruktur yang telah dibekukan sejak pembunuhan Gaddafi serta gelombang pelarian sipil.

"Kami berencana untuk mengundurkan diri dari kontrak yang ditandatangani selama kepemimpinan Muammar Gaddafi, termasuk kesepakatan sebelumnya di sektor transportasi, pembangunan perkeretaapian, energi, elektrifikasi dan sejumlah lainnya," kata Lev Dengov, kepala tim kontak Rusia di Libya seperti dimuat Russia Today akhir pekan ini.


Setelah enam tahun konflik, Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan yang bersaing. Bagian barat negara itu dikendalikan oleh Pemerintah Fayez al-Sarraj yang berbasis di Tripoli.

Sedangkan pemerintah daerah timur berada di bawah kendali Jenderal Khalifa Haftar, yang berada di Tobruk.

PBB mendukung pemerintahan di Tripoli. Sedangkan pemerintahan di Tobruk didukung oleh Tentara Nasional Libya dan sejumlah negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab.

Dengov menambahkan bahwa mengatakan Libya tertarik untuk membeli senjata dari Rusia. Namun ia memastikan bahwa Rusia akan mematuhi embargo Dewan Keamanan PBB dan tidak berniat untuk mempersenjatai salah satu dari pemerintah Libya.

"Kami tidak mengambil sisi siapa pun dalam konflik ini dan tidak ingin mempersenjatai seseorang dengan kerugian orang lain. Kami ingin semua orang berada di posisi yang kurang lebih sama," katanya. [mel]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya