. Pidato Viktor B Laiskodat tak perlu dibesar-besarkan, serta anggap saja itu sebagai pidato internal Partai Nasdem yang memang ditujukan untuk konstituennya.
Demikian disampaikan Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid. Dan menurut Nusron, kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktilan secara kongkret di lapangan, jangan hanya jargon.
"Salah satu bukti itu ya mendukung pembubaran HTI. Sebab pengingkaran HTI terhadap Pancasila itu nyata," kata Nusron dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 5/8).
Nusron mengungkapkan, dalam doktrin dakwah-nya yang dimunculkan di situs website resmi maupun ajaran resminya, HTI menganggap Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Kalau sudah tidak percaya dan tidak mengakui Pancasila sebagai falsafah negara, berarti juga tidak mengakui UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan itu berarti juga tidak mengakui UU sebagai turunan konstitusi.
"Terus atas dasar apa kita membela HTI wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada," ujarnya.
Nusron melanjutkan, semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba-lomba mengaku Pancasilais dan Nasionalis serta Pro NKRI.
"Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti Pancasila. Kita bahagian dan bisa tidur nyenyak, sebab semua partai mengaku pro NKRI dan mengatakan NKRI harga mati. Plong dan lega rasanya. Tapi kok anehnya mati-matian bela HTI ketika dibubarkan, dengan dalih apapun," tambahnya.
Padahal, jelasnya, ajarah HTI adalah
khilafah islamiyyah. Dan kalau setuju khilafah, berarti Indonesia itu tidak berdaulat dan NKRI dianggap tidak ada. Artinya, Indonesia hanya menjadi negara "filial" atau cabang atau bagian dari khilafah islamiyyah secara global yang akan dibuat oleh Hizbut Tahrir secara nasional tidak hanya di Indonesia.
"Negara baru yang kecil seperti Timor Leste saja ingin berdaulat sendiri kok, masak Indonesia yang besar dan berdaulat ini, mau dijadikan subordinasi khilafah Islamiyyah globaliyyah itu. Tidak bisa. Indonesia harus tegak dan berdiri secara utuh dalam konsepsi NKRI," tegas Nusron.
Jadi, lanjut Nusron, boleh lah antar partai ini berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya kompak dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.
"Masalah ajarah khilafah Islamiyyah yang sudah dikampanyekan dengan agitasi dan tindakan nyata ini, sudah menyangkut fundamental negara. Kok masih dilihat dengan sudut pandang permainan politik," demikian Nusron.
[ysa]
