Politisi Gerindra Sutan Adil Hendra mengaku tidak heran dengan laporan Satgas Saber Pungli yang menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) paling banyak diadukan masyarakat.
Ini lantaran dia sendiri menyaksikan masih banyak pungutan-pungutan di sekolah yang memberatkan siswa dan orang tua.
“Memang, selama ini selalu dilontarkan pendidikan gratis. Tapi, dalam kenyataannya, di sekolah-sekolah itu masih ada pungutan-pungutan. Jadi wajar jika Kemendikbud paling banyak menerima pengaduan," kata Sutan, Jumat (4/8)
Saat melakukan kunjungan ke daerah, Sutan juga sering mendapat aduan masyarakat mengenai pungli itu. Dia pun berkesimpulan, banyaknya laporan pungli ini lantaran kebijakan menyerahkan pengelolaan SMA-SMK ke provinsi yang awalnya ditangani kabupaten/kota itu.
"Begitu dipindah, banyak provinsi yang tidak memiliki kemampuan. Karena adanya beberapa kebijakan yang tidak melalui sosialisasi dan kebijakan yang tidak komprehensif, akibatnya malah menimbulkan beban kepada orang tua siswa. Seperti baju-baju sekolah yang sudah digratiskan oleh kabupaten/kota namun begitu masuk provinsi tidak bisa,†katanya.
Masalah pelik lainnya, kata wakil ketua Komisi X DPR ini, adalah pengadaan buku sekolah bagi siswa. Pengadaan itu ternyata menjadi beban yang sangat berat bagi sekolah lantaran anggarannya belum disiapkan. Padahal, buku-buku ini sejak awal digratiskan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa masih banyak keluhan pungli di kementerian yang dipimpinnya. Muhadjir memaklumi, sebab sektor pendidikan sangat luas, dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selain itu, hampir seluruh masyarakat terlibat kepentingan dengan pendidikan.
“Saya sangat maklum karena wilayah pendidikan begitu luas. (Pendidikan) melibatkan banyak pelaku, dan melibatkan hampir semua masyarakat berkepentingan dengan pendidikan. Sehingga, kalau laporannya sangat banyak itu saya sangat memahami," kata Muhadjir, Kamis lalu.
Dia pun memastikan, hasil dari Satgas Saber Pungli itu adalah laporan, bukan temuan. Laporan itu kebanyakan juga terjadi di daerah. Karena bukan temuan, maka tidak berarti telah terjadi pungutan liar sebanyak laporan yang disampaikan.
"Laporan itu bukan berarti betul-betul ada kejadian. Itu yang perlu kami klarifikasi," kata Muhadjir.
[ian]
