Berita

Victor Laiskodat/Net

Politik

Victor Laiskodat Bisa Bikin Hancur Nasdem

SABTU, 05 AGUSTUS 2017 | 00:51 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Laiskodat yang menuding empat parpol mendukung ekstrimisme dan negara khilafah bakal berbuntut panjang. Salah satunya berdampak pada citra Nasdem di mata masyarakat pada Pemilu 2019 nanti.

"Pernyataan Victor justru bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat dan merugikan Nasdem sendiri yang selama ini bisa menerima sebuah perbedaan dan menjunjung tinggi demokrasi," kata pemerhati politik Universitas Diponegoro (Undip) M. Mirza Harera saat dihubungi, Jumat (4/8) malam.

Menurutnya, tudingan Victor soal adanya parpol yang mendukung berdirinya negara khilafah sangat tidak beralasan. Terlebih tanpa didukung fakta-fakta.


"Pernyataan tersebut semestinya tidak keluar dari diri seorang ketua fraksi dari partai yang terhormat. Jika Nasdem tegas, maka DPP Nasdem harus memberikan teguran kepadanya," jelas Mirza.

Untuk itu, dia mengimbau agar Victor secara jantan menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya. Apalagi, beberapa partai yang disebutnya sudah menempuh jalur hukm dengan melaporkan ke Bareskrim Pori atas dugaan diskriminasi dan pencemaran nama baik.

"Saya menyarankan Pak Victor segera mengklarifikasi masalah video yang sudah beredar luas di masyarakat, agar masalah ini tidak berlanjut," imbuh Mirza.

Baru-baru ini beredar rekaman video saat Victor menyampaikan pidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus. Dalam rekaman pidato berdurasi 2 menit 5 detik, secara eksplisit Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstrimis dan pro khilafah. Dia menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Meski di tengah pidatonya mengaku tidak melakukan provokasi tetapi Victor juga mengajak hadirin untuk melawan para pendukung ekstrimis dan khilafah. Dia mengingatkan pada Tragedi 1965 di mana orang-orang yang dianggap komunis atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dilenyapkan dari muka bumi. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya